KARIMUN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Karimun memperkuat sinergi dengan dunia usaha melalui pengukuhan Ferry Kurniawan sebagai Ketua Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Karimun periode 2026–2029.
Selain sebagai Ketua Forum TJSP, Ferry Kurniawan juga menjabat sebagai Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun.
Pengukuhan berlangsung di Ruang Rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun, Selasa (11/8/2026) siang, dihadiri Pj Sekda Karimun, kepala OPD, pimpinan BUMD serta perwakilan perusahaan.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dikukuhkan.
Ia menegaskan, keberadaan Forum TJSP memiliki posisi penting dalam memperkuat kolaborasi pemerintah dan perusahaan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan itu sangat penting. Dalam pembangunan tentu membutuhkan kolaborasi dan pembiayaan, karena tidak semua bisa dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujar Iskandarsyah.
Menurutnya, TJSP tidak hanya berkaitan dengan kewajiban sosial perusahaan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun sinergi sekaligus memperkuat reputasi perusahaan melalui kontribusi nyata kepada masyarakat.
“Fungsinya adalah sebagai wujud tanggung jawab sosial. Kita bisa menyejahterakan masyarakat, bersinergi, dan itu juga menjadi bagian dari reputasi perusahaan yang telah memberikan kontribusi,” katanya.
Iskandarsyah mengatakan, Pemkab Karimun kini tengah membenahi tata kelola TJSP setelah forum tersebut sempat mengalami kevakuman dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah sistem pelaporan agar program dan penyaluran bantuan perusahaan tidak tumpang tindih.
“Beberapa tahun kan vakum. Perlu pelaporan supaya tidak overlap, sehingga tata kelola dana TJSP bisa lebih optimal. Insyaallah, kami akan merapikan semuanya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengukuhan kepengurusan baru menjadi momentum untuk memperbaiki sistem koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan.
Dengan tata kelola yang lebih tertib, program TJSP diharapkan dapat diarahkan sesuai kebutuhan pembangunan dan masyarakat.
“Kami evaluasi kemarin, ternyata perlu ada pengukuhan dan perbaikan, sehingga kita lebih mudah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan,” tuturnya.
Menurut Bupati, penguatan Forum TJSP merupakan bagian dari upaya membangun pola kemitraan yang lebih terstruktur.
Pemerintah tidak ingin program tanggung jawab sosial perusahaan berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah.
Dengan kepemimpinan baru dan tata kelola yang diperkuat, Forum TJSP Karimun diharapkan menjadi jembatan strategis antara kekuatan pemerintah dan dunia usaha mengubah kontribusi sosial perusahaan menjadi program yang lebih tepat sasaran, terukur, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan daftar kepengurusan yang diterima Warta Rakyat, forum tersebut melibatkan 38 nama dari berbagai latar belakang dan institusi.
Komposisinya mencerminkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari perusahaan swasta dan BUMD, perbankan, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, hingga profesi advokat.
Sejumlah perusahaan strategis di Karimun turut terwakili dalam forum tersebut, di antaranya PT Riau Alam Anugerah Indonesia, PT Karimun Indojaya Cakrawala, PT Karimun Granite, PT Timah Tbk, Perumda Bumi Berazam Karimun, PT Sinar Suman Pryanto, PT Bukit Granit Mining Mandiri, PT Soma Daya Utama, PT Karimun Marine Shipyard, PT Oil Terminal Karimun, PT Multi Ocean Shipyard, PT Pelabuhan Karimun Perseroda, PT Saipem Indonesia Karimun Yard, PT Pacific Granitama, PT Ology Karimun Bumi Sukses, PT Wira Penta Kencana serta sejumlah institusi lainnya.
Keterlibatan sektor perbankan juga cukup kuat, dengan perwakilan dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Riau Kepri Syariah, serta BPR Tuah Karimun.
Dari unsur pendidikan, forum turut melibatkan perwakilan Universitas Karimun, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cakrawala Karimun, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan TJSP di Karimun diarahkan tidak hanya bertumpu pada perusahaan sebagai pemberi kontribusi, tetapi juga membutuhkan dukungan pengetahuan, perencanaan, pembiayaan, pengawasan serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan.
Dengan kepengurusan baru ini, Forum Pelaksana TJSP diharapkan mampu membangun pola koordinasi yang lebih sistematis dalam menyelaraskan program sosial perusahaan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. (Nov)
