KARIMUN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Karimun mendorong Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) menjadi instrumen kolaborasi yang lebih strategis, terarah dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menegaskan program TJSP harus diarahkan pada persoalan yang benar-benar menjadi prioritas daerah, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, olahraga, lingkungan hingga pengembangan kawasan yang memiliki potensi pariwisata.
Hal itu disampaikan Iskandarsyah usai mengukuhkan Ferry Kurniawan sebagai Ketua Forum Pelaksana TJSP Kabupaten Karimun periode 2026–2029 di Ruang Rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, forum TJSP harus mampu membaca kebutuhan daerah dan mengubah kontribusi perusahaan menjadi program yang konkret.
“Salah satu fungsi Forum TJSP ini harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang prioritas, yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah,” ujar Iskandarsyah.
Iskandarsyah mencontohkan persoalan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Terdapat 17 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori tersebut dan diharapkan dapat ditangani secara kolaboratif melalui dukungan TJSP.
“Misalnya kita ada kemiskinan ekstrem, ada 17 KK. Kalau bisa tahun ini kita selesaikan. Caranya seperti apa, misalnya pemberian sembako setiap bulan, itu bisa kita rancang bersama,” katanya.
Menurutnya, pola seperti itu memungkinkan program sosial tidak berjalan sporadis, melainkan memiliki target yang jelas dan dapat dievaluasi.
Selain persoalan sosial, Bupati juga membuka peluang pemanfaatan TJSP untuk mendukung kegiatan olahraga, penghijauan dan penataan kawasan pesisir.
Ia mencontohkan pengembangan taman di sepanjang kawasan coastal area. Perusahaan dapat mengambil bagian dalam penataan kawasan melalui skema kolaborasi, seperti menanam dan merawat pohon maupun tanaman hias di area tertentu.
“Misalnya ada perusahaan, silakan Anda mengelola 50 meter atau 100 meter untuk menanam pohon dan bunga-bunga. Mereka ikut memelihara. Kalau sudah tumbuh dan berkembang, kawasan itu menjadi indah dan masyarakat bisa datang. Ini juga menjadi daya tarik tourism,” jelasnya.
Konsep tersebut, menurut Iskandarsyah, dapat dikembangkan dengan mengadopsi praktik kolaborasi pemerintah dan swasta yang telah diterapkan di daerah lain, termasuk pengembangan kawasan mangrove yang memadukan pembiayaan pemerintah daerah dengan CSR perusahaan.
“Kalau pemerintah daerah dan TJSP dikombinasikan, pekerjaan bisa lebih cepat dilakukan,” tegasnya.
Iskandarsyah juga menyinggung sejumlah program sosial yang sebelumnya telah mendapat dukungan TJSP, termasuk penanganan stunting melalui kegiatan Posyandu di Karimun dan Tanjung Batu yang didukung PT Timah Tbk.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dapat memberikan manfaat langsung apabila diarahkan pada kebutuhan yang jelas.
Kepengurusan Forum TJSP periode 2026–2029 sendiri melibatkan 38 orang dari berbagai unsur, mulai dari perusahaan swasta dan BUMD, perbankan, perguruan tinggi, lembaga pendidikan hingga profesi advokat.
Sejumlah perusahaan strategis di Karimun turut terlibat, bersama perwakilan BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Riau Kepri Syariah dan BPR Tuah Karimun. Unsur akademisi juga hadir melalui Universitas Karimun, STIE Cakrawala Karimun dan STIT Mumtaz.
Forum tersebut kini diharapkan tidak sekadar menjadi wadah administratif, tetapi menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk menyelaraskan program sosial perusahaan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun.
Bagi Iskandarsyah, kekuatan TJSP terletak pada kemampuan mengubah kepedulian perusahaan menjadi program yang memiliki sasaran dan manfaat jangka panjang.
Ketika pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, kolaborasi bukan lagi pilihan, melainkan strategi. Dari mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga mempercantik kawasan pesisir, TJSP Karimun diarahkan menjadi energi bersama untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (Nov)
