KARIMUN | WARTA RAKYAT — Gagasan Special Border Treatment (SBT) bagi tenaga kerja asal Karimun mendapat dukungan kuat dari Construction Industry Development Board (CIDB) Johor.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi jembatan strategis untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di Johor sekaligus memperkuat hubungan ekonomi masyarakat kedua wilayah perbatasan.
Manager CIDB Johor, Mohd Zainall Abidin, menyatakan pihaknya siap mendukung langkah yang digagas Pemerintah Kabupaten Karimun bersama KJRI Johor Bahru dan membuka ruang pembahasan lanjutan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diwujudkan secara optimal.
“CIDB Johor sangat mendukung usaha yang dijalankan pihak KJRI dan Bupati Karimun. Akan ada perbincangan dan sesi lanjutan untuk bersama-sama menjayakan usaha ini. Insyaallah kami akan membantu sebagaimana yang diperlukan,” ujar Zainall usai pertemuan di Rumah Dinas Bupati Karimun, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di Johor saat ini sangat besar.
Ratusan proyek tengah berjalan, termasuk proyek berskala besar dengan nilai mencapai miliaran ringgit Malaysia, sehingga membutuhkan pasokan tenaga kerja dalam jumlah signifikan.
“Kita sangat welcome. Keperluan pekerja di Johor sangat banyak. Ada ratusan projek yang sedang berjalan, termasuk projek besar yang nilainya sampai bilion ringgit dan memerlukan tenaga kerja yang sangat ramai,” katanya.
Zainall menilai kondisi tersebut menjadi peluang strategis bagi tenaga kerja Karimun.
Di tengah adanya sejumlah pembatasan terkait masuknya pekerja, kebutuhan industri di Johor tetap tinggi.
Karena itu, pembahasan SBT diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan tenaga kerja dari wilayah perbatasan secara lebih terarah, legal dan terlindungi.
“Kami akan cuba jalankan perkara ini sehingga insyaallah dapat menjayakannya dengan sebaiknya,” tegasnya.
Dukungan CIDB Johor tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Karimun membangun skema mobilitas tenaga kerja lintas batas yang tidak hanya memberikan kemudahan akses kerja, tetapi juga memastikan kompetensi, kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja asal Karimun. (Nov)
