KARIMUN | WARTA RAKYAT – Permasalahan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Karimun tidak hanya berpusat pada pemulihan jaringan umum, tetapi juga menyangkut sektor industri strategis.
Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, secara tegas menyoroti persoalan menahun terkait tidak beroperasinya pembangkit listrik di kawasan industri, khususnya di wilayah KPP dan Soma.
Rocky mengungkapkan keprihatinannya karena persoalan mangkraknya pembangkit di wilayah tersebut telah berlangsung belasan tahun tanpa kejelasan.
“KPP dan Soma ini memang sangat menyedihkan. Ini bukan 1-2 tahun, belasan tahun. Dari 2007-2008, kalau tak salah ya. Nah, berarti sudah mau 20 tahun, belasan tahun. Soma, bukan 1 megawatt, 1 amper pun tak ada ke masyarakat,” ujarnya, Jumat (24/7/2026) sore.
Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi kondisi terkini kelistrikan Karimun di Rumah Dinas Bupati.
Rocky menjelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan zona industri di mana banyak perusahaan granit menggantungkan aktivitas produksinya.
Di tengah lonjakan harga bahan bakar seperti solar dan tingginya biaya operasional diesel saat ini, para pelaku usaha dihadapkan pada tekanan ekonomi yang berat akibat ketidakpastian suplai energi.
Padahal, para perusahaan tersebut diharapkan dapat beroperasi normal dengan dukungan pembangkit berizin yang semestinya telah memiliki kuota dan legalitas.
Namun, hingga saat ini fasilitas tersebut tak kunjung berfungsi memproduksi listrik.
“Investasi masuk ke Karimun, pertanyaan itu. Listrik ada tak? Listrik tak ada. Air ada tak? Air masih bisa diatasi. Listrik yang tak ada. Karena apa? Pembangkit izin yang sudah diberikan ini tak beroperasi sama dengan hari ini,” tegasnya.
Persoalan krusial ini telah menjadi atensi serius pemerintah daerah. Langkah koordinasi lintas sektoral telah diambil melalui kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta Bupati Karimun dalam rapat resmi di ruang kerja guna mengevaluasi arah dan kepastian operasional KPP dan Soma ke depan.
Pemerintah Kabupaten Karimun berharap langkah evaluasi dan penataan ini dapat segera menemukan solusi konkret, demi menjamin iklim investasi yang sehat serta ketersediaan utilitas dasar yang memadai bagi kemajuan daerah. (Nov)
