KARIMUN | WARTA RAKYAT – Krisis pemadaman listrik total (blackout) yang melanda Kabupaten Karimun meninggalkan catatan tersendiri bagi jajaran pemerintah daerah.
Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, mengungkapkan bahwa insiden lumpuhnya sistem kelistrikan ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Karimun.
Saat krisis tersebut terjadi, Wakil Bupati bersama Bupati Karimun Ing iskandarsyah tengah berada di luar daerah. Kendati demikian, koordinasi intensif terus dibangun bersama Manager PLN ULP Karimun, Ahmad Subhan Hadi.
“Saat kejadian listrik Karimun blackout, saya dengan Pak Bupati tidak ada tempat. Tapi kami komunikasinya inten sekali dengan Manager PLN Karimun,” ungkap Rocky, Jumat (24/7/2026) sore.
Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi kondisi terkini kelistrikan Karimun di Rumah Dinas Bupati.
Rocky juga menambahkan bahwa peristiwa kelam berupa blackout berdurasi panjang ini belum pernah terjadi di Kabupaten Karimun sejak awal berdirinya daerah tersebut.
Di tengah situasi sulit itu, ia mengapresiasi gerak cepat jajaran PLN yang mengerahkan tim gabungan dari Pekanbaru hingga Tanjungpinang untuk mempercepat pemulihan.
Tidak hanya berkoordinasi secara lokal, langkah taktis turut ditempuh langsung dari pusat.
Ketika berada di Jakarta bersama rekan-rekan dari Partai PKB di Komisi XII yang membidangi energi, Rocky langsung menghubungi koleganya untuk mendesak penanganan serius tingkat eksekutif PLN pusat.
“Waktu itu saya di Jakarta kami ini bukan hanya diam, tidak bergerak,” terang Rocky.
Terkait progres normalisasi, pihak PLN menargetkan pemulihan penuh dapat tercapai pada kisaran tanggal 15 hingga 16 Agustus atau sekitar 20 hari ke depan.
Pemerintah Kabupaten Karimun menekankan bahwa target tersebut harus terukur agar masyarakat dapat kembali menikmati pasokan listrik normal 24 jam tanpa keluhan.
Rocky juga menyoroti aspek teknis penanganan saat ini yang berfokus pada penggantian mesin alih-alih penambahan kapasitas baru.
Masuknya mesin pengganti berkapasitas 6 MW dilakukan untuk meremajakan unit lama yang rusak, mengingat regulasi tidak memungkinkan penambahan mesin diesel baru.
Menatap masa depan pasokan energi pasca-normalisasi Agustus mendatang, Pemkab Karimun memandang perlunya sebuah grand design yang komprehensif.
Mengingat sisa surplus daya puncak saat ini yang sangat tipis hanya tersisa sekitar 2 MW, pertumbuhan ekonomi dan investasi di Karimun menuntut ketersediaan infrastruktur kelistrikan yang jauh lebih tangguh.
Dalam kesempatan yang sama, Rocky turut menyuarakan persoalan krusial terkait mangkraknya operasional pembangkit di kawasan industri, khususnya di wilayah KPP dan Soma yang telah berlangsung belasan tahun sejak 2007–2008. Kawasan tersebut bahkan dilaporkan tidak mendapatkan suplai daya sama sekali ke masyarakat.
Sebagai tindak lanjut jangka panjang, Pemkab Karimun berencana mendatangi kembali Komisi XII DPR RI guna memastikan persoalan energi di Karimun terselesaikan secara tuntas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat maupun sektor industri. (Nov)
