KARIMUN | WARTA RAKYAT — Pemerintah Kabupaten Karimun bergerak cepat mengatasi persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke wilayah pulau-pulau di luar Karimun Besar.
Di bawah kepemimpinan Bupati Ing Iskandarsyah, pemerintah daerah tidak hanya memastikan pasokan tetap berjalan dalam masa transisi, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan SPBU BBM Satu Harga sebagai solusi jangka panjang.
Langkah tersebut ditempuh menyusul penutupan microsite milik Pertamina yang berdampak terhadap pola distribusi BBM ke sejumlah wilayah kepulauan.
Bupati Iskandarsyah langsung memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda, instansi terkait, para camat, serta perwakilan PT Pertamina untuk mencari solusi agar kebutuhan energi masyarakat pulau tetap terjamin, Senin (21/9/2026).
Iskandarsyah menegaskan, karakter geografis Karimun membutuhkan kebijakan yang adaptif. Sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan terluar, akses masyarakat terhadap energi harus mendapat perhatian khusus.
“Kita tahu bahwa kondisi geografis Karimun sangat berbeda dengan daerah lain. Karimun adalah daerah kepulauan, berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan merupakan wilayah terluar,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya kemudahan atau diskresi dari BPH Migas terkait penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024, terutama untuk menjamin kelancaran distribusi selama masa transisi hingga akhir Desember.
Bagi Pemkab Karimun, persoalan BBM bukan sekadar soal pasokan, tetapi menyangkut keadilan energi bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar.
Selama ini, masyarakat harus menanggung biaya transportasi laut atau ongkos carter untuk menyeberang ke Karimun Besar hanya demi mendapatkan BBM. Kondisi tersebut dinilai menambah beban ekonomi masyarakat kepulauan.
Karena itu, pembangunan SPBU BBM Satu Harga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
“Memang saat ini sedang dibangun SPBU BBM Satu Harga. Tujuannya murni untuk membantu masyarakat kita. Dengan beroperasinya fasilitas ini, tidak ada lagi disparitas harga, dan masyarakat di pulau tidak perlu lagi jauh-jauh menyeberang serta mengeluarkan ongkos ekstra,” jelas Iskandarsyah.
Di sisi lain, Pertamina menyatakan komitmennya menjaga distribusi BBM kepada masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan fasilitas BBM Satu Harga dan SPBU reguler di Kabupaten Karimun.
Sinergi Pemkab Karimun, Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait kini diarahkan pada satu tujuan: memastikan energi hadir hingga ke pulau-pulau terluar dengan harga dan akses yang lebih berkeadilan.
Bagi Iskandarsyah, pembangunan SPBU Satu Harga bukan sekadar pembangunan infrastruktur energi, melainkan bagian dari upaya menghadirkan negara lebih dekat kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
“Keadilan energi kini menjadi agenda strategis Karimun dari pusat daerah hingga pulau terluar,” pungkas Bupati. (Nov)
