KARIMUN | WARTA RAKYAT — Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Taman Bunga Tanjung Balai Karimun kembali berjalan. Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Forkopimda dan para pemangku kepentingan menyepakati keberlanjutan aktivitas tersebut, dengan keselamatan kerja sebagai perhatian utama.
Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan penggunaan Pelabuhan Taman Bunga yang digelar di Ruang Rapat Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun, Selasa (15/9/2026).
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, mengatakan hasil evaluasi terhadap kebijakan yang sebelumnya telah disusun pada 2025 pada prinsipnya dapat diterima seluruh pihak. Namun, aspek keselamatan kerja, administrasi hingga penataan parkir harus diperkuat.
“Alhamdulillah dalam evaluasi itu sesuai dengan usulan kita yang 2025, bisa diterima semuanya. Tinggal penguatan di keselamatan kerja, tolong diperhatikan. Kemudian terkait administratif, kerapian, kemudian parkir,” ujarnya.
Menurutnya, kesepakatan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan kembali berjalannya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Taman Bunga.
“Intinya semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Buktinya hari ini mereka bisa langsung bekerja,” tegasnya Iskandarsyah.
Dalam rapat tersebut juga dibahas kembali rencana pemindahan aktivitas bongkar muat ke Pelabuhan Parit Rempak.
Iskandarsyah menjelaskan, rencana tersebut bukan dibatalkan, melainkan menunggu kesiapan infrastruktur pelabuhan agar mampu melayani aktivitas kapal secara optimal.
“Dulu sudah ada kebijakan, sebelum saya itu ada rencana pemindahan di Pelabuhan Parit Rempak. Tapi kita tahu Parit Rempak belum selesai dan belum memadai kalau ada dua atau tiga kapal,” jelasnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Karimun memilih menjalankan kebijakan transisi sembari mendorong percepatan pembenahan Pelabuhan Parit Rempak.
Iskandarsyah menargetkan, dalam satu hingga dua tahun ke depan, apabila infrastruktur Pelabuhan Parit Rempak telah memenuhi standar kelayakan, aktivitas bongkar muat akan diarahkan untuk berfokus di pelabuhan tersebut.
“Pokoknya kalau sudah layak semuanya, kita akan pindah fokus di Parit Rempak,” katanya.
Untuk mendukung kesiapan Pelabuhan Parit Rempak, Pemkab Karimun memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp6 miliar hingga Rp10 miliar, terutama untuk peningkatan dan penambahan fasilitas pelabuhan.
Sumber pendanaan, kata Iskandarsyah, masih dibahas dengan sejumlah opsi, mulai dari dukungan pemerintah provinsi, anggaran daerah apabila memungkinkan, hingga peluang kerja sama dengan pihak swasta.
Sementara itu, berdasarkan hasil asesmen, tanggapan Pelindo dan KSOP serta saran Forkopimda Kabupaten Karimun, permohonan TKBM, agen dan PBM agar kapal dengan bobot 1.067 GT dapat sandar dan melaksanakan aktivitas bongkar muat di Dermaga Pelabuhan Taman Bunga Tanjung Balai Karimun disepakati.
Pelaksanaan aktivitas tersebut tetap mengedepankan unsur keselamatan serta mengikuti panduan dan ketentuan dari otoritas terkait.
Kesepakatan ini juga mengacu pada keputusan terdahulu, yakni aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Taman Bunga tetap berlangsung sepanjang fasilitas bongkar muat di Pelabuhan Parit Rempak belum sepenuhnya beroperasi dan dinyatakan layak.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Forkopimda, sejumlah kepala OPD, Direktur PT Pelabuhan Karimun, KSOP, Pelindo, anggota TKBM, pihak koperasi hingga para agen.
Dengan kesepakatan tersebut, Pemkab Karimun menegaskan bahwa keberlanjutan aktivitas pelabuhan tidak hanya berbicara mengenai kelancaran arus barang, tetapi juga memastikan keselamatan pekerja, kepastian administrasi dan kesiapan infrastruktur menjadi bagian integral dalam tata kelola pelabuhan ke depan. (Nov)
