Anggota TKBM Diminta Lengkapi Data, KSOP Karimun Soroti KTA hingga Klaim Asuransi

Rapat koordinasi terkait kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Taman Bunga yang digelar di Ruang Rapat Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun, Selasa (15/9/2026). FOTO: Nov/WARTA RAKYAT

KARIMUN | WARTA RAKYAT — Kepastian hak dan perlindungan bagi para pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Taman Bunga Karimun menjadi perhatian serius Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun.

Dalam rapat koordinasi pembahasan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Taman Bunga Karimun, Selasa (15/9/2026), KSOP meminta data terbaru seluruh anggota TKBM, lengkap dengan nama pekerja dan salinan KTP.

Bacaan Lainnya

Permintaan tersebut dinilai penting untuk memastikan administrasi dan identitas seluruh pekerja yang terlibat dalam kegiatan bongkar muat benar-benar terdata secara jelas.

Sebelumnya, jumlah anggota TKBM Pelabuhan Taman Bunga tercatat sekitar 76 orang. Namun, KSOP ingin memastikan kembali kondisi terkini sekaligus mendorong agar seluruh anggota TKBM yang bekerja bersama pihak Pelindo memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) TKBM.

Plt Kepala KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Muhamad Syaiful, menegaskan bahwa kepemilikan KTA bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian terhadap hak dan perlindungan para pekerja.

“Kami meminta data jumlah pekerja beserta nama dan salinan KTP seluruh anggota TKBM. Data ini perlu diperbarui agar kita memiliki kepastian siapa saja yang memang bekerja sebagai anggota TKBM,” ujarnya.

Menurutnya, KTA TKBM juga memiliki arti penting ketika pekerja menghadapi kondisi tertentu di lapangan, terutama menyangkut kecelakaan kerja maupun proses pengajuan klaim asuransi.

Karena itu, KSOP mendorong agar kartu anggota tersebut segera diberikan kepada seluruh pekerja TKBM.

“KTA ini penting untuk kepastian hak pekerja. Kalau terjadi sesuatu, termasuk kecelakaan kerja atau kebutuhan klaim asuransi, mereka memiliki identitas dan dasar yang jelas sebagai anggota TKBM,” tegas Muhamad Syaiful.

Selain memastikan aspek administrasi dan perlindungan pekerja, KSOP juga menaruh perhatian terhadap aspek keselamatan selama aktivitas bongkar muat berlangsung.

Muhamad Syaiful mengatakan, apabila di kemudian hari terdapat potensi bahaya maupun insiden yang muncul secara tiba-tiba di lapangan, KSOP akan menurunkan petugas untuk melakukan pengawasan ekstra.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas bongkar muat tetap berjalan dengan memperhatikan keselamatan pekerja, kapal, fasilitas dermaga serta seluruh aktivitas kepelabuhanan.

“Kalau ada potensi bahaya atau kondisi tertentu di lapangan, kami akan melakukan pengawasan lebih lanjut. Keselamatan tetap menjadi perhatian utama agar kegiatan bongkar muat tidak menimbulkan dampak yang lebih besar,” ujarnya.

Tak berhenti pada persoalan bongkar muat, KSOP juga mendorong pengurus koperasi TKBM untuk mulai melihat peluang usaha yang lebih luas.

Diversifikasi usaha dinilai penting agar keberadaan koperasi tidak hanya bergantung pada aktivitas bongkar muat di dermaga, tetapi dapat berkembang ke sektor pelayanan maupun bidang usaha lain yang memungkinkan.

Di sisi legalitas, perusahaan juga didorong segera melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan, termasuk pengurusan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (IUPBM) serta berbagai dokumen administrasi lainnya.

Menurut KSOP, kelengkapan perizinan menjadi bagian penting untuk menciptakan tata kelola kegiatan bongkar muat yang tertib, profesional dan sesuai ketentuan.

“Kami berkomitmen untuk terus berbenah secara bertahap. Harapannya seluruh operasional di pelabuhan dapat berjalan lancar, tertib, aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Muhamad Syaiful.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun. Hadir dalam pertemuan itu Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, unsur Forkopimda, Wakil Ketua I DPRD Karimun Satria, sejumlah OPD, Direktur PT Pelabuhan Karimun, General Manager Pelindo, anggota TKBM, pihak koperasi serta para agen.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mencari formula terbaik bagi keberlangsungan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Taman Bunga, dengan menempatkan kepastian hak pekerja, keselamatan kerja, legalitas, dan kelancaran operasional pelabuhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (Nov)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses