KARIMUN | WARTA RAKYAT — Pemerintah Kabupaten Karimun mulai menyusun langkah strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, secara resmi membuka kegiatan penyusunan rencana aksi Komunitas Nelayan bersama pemangku kepentingan Kabupaten Karimun di Restoran Kampong Kite, Senin (14/9/2026).
Forum yang melibatkan komunitas nelayan bersama berbagai unsur pemangku kepentingan tersebut berlangsung selama tiga hari, 14 hingga 16 September 2026.
Pertemuan ini diarahkan bukan sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi menghasilkan rumusan program yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir.
Bupati Iskandarsyah menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan kolaborasi lintas pihak.
Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa keterlibatan komunitas nelayan dan para pemangku kepentingan yang memahami langsung persoalan serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, penyusunan rencana aksi harus mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi nelayan, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi peningkatan produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kita ingin rencana aksi ini tidak berhenti sebagai sebuah dokumen. Harus ada langkah konkret, terukur, dan bisa kita laksanakan bersama untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya para nelayan,” ujar Bupati Iskandarsyah.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah, komunitas nelayan dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar berbagai program pembangunan kawasan pesisir memiliki arah yang jelas dan tidak berjalan secara parsial.
Karena itu, forum yang berlangsung hingga Rabu (16/9/2026) tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan perspektif, mengidentifikasi persoalan, sekaligus merumuskan prioritas yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir Karimun.
Iskandarsyah juga menekankan pentingnya memastikan setiap hasil pembahasan memiliki indikator yang jelas sehingga dapat dievaluasi dan diukur tingkat keberhasilannya.
“Yang kita bangun adalah komitmen bersama. Pemerintah hadir, masyarakat nelayan menyampaikan kebutuhan dan pengalaman di lapangan, sementara pemangku kepentingan lainnya ikut memperkuat dari sisi dukungan dan solusi,” katanya.
Melalui diskusi terarah yang digelar selama tiga hari, seluruh peserta diharapkan mampu menghasilkan dokumen rencana aksi yang konkret, terukur, dan terintegrasi.
Dokumen tersebut nantinya akan menjadi salah satu acuan bersama dalam mendorong pelaksanaan program prioritas pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Karimun.
Langkah ini sekaligus mempertegas arah pembangunan Karimun yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai bagian penting dalam agenda peningkatan kesejahteraan daerah.
Dengan kolaborasi yang lebih kuat dan rencana aksi yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, Pemerintah Kabupaten Karimun berharap potensi besar sektor kelautan dan perikanan dapat dioptimalkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat serta mendorong pembangunan pesisir yang berkelanjutan. (Nov)
