KARIMUN | WARTA RAKYAT — Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata tak hanya berkaitan dengan kesejahteraan pegawai.
Di Kabupaten Karimun, pencairan TPP ikut berdampak terhadap daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi daerah.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, mengatakan, ASN juga merupakan bagian dari masyarakat.
Ketika TPP dicairkan, uang tersebut kembali berputar melalui aktivitas belanja dan konsumsi.
“Ternyata TPP ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Pegawai itu kan juga masyarakat. Ketika mereka menerima TPP, mereka belanja, dan belanja itulah yang memutar roda ekonomi,” ujar Bupati Iskandarsyah.
Ia menuturkan, pertumbuhan ekonomi Karimun pada awal 2025 sempat berada di kisaran 3 persen. Salah satu faktor yang disebut turut memengaruhi kondisi tersebut adalah belum cairnya TPP pada kuartal pertama.
Situasi mulai berubah memasuki kuartal kedua. Menjelang lebaran Idul Fitri, Pemkab Karimun mencairkan TPP selama dua bulan sekaligus. Kebijakan itu membuat sekitar Rp40 miliar masuk dan beredar di tengah masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi kita di awal 2025, waktu saya baru menjabat sebagai Bupati Karimun, itu cuma 3 koma sekian persen. Salah satu penyebabnya karena TPP tidak cair di kuartal pertama,” katanya.
“Makanya strategi saya, di kuartal kedua, pas bulan Maret mau Lebaran, TPP langsung dicairkan sekaligus dua bulan. Ada sekitar Rp40 miliar yang beredar. Hasilnya, di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita langsung naik jadi 4 koma sekian persen,” lanjut Bupati Iskandarsyah.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah dapat memiliki efek berantai terhadap aktivitas ekonomi, terutama melalui peningkatan daya beli.
Namun, ia menegaskan strategi pencairan TPP tetap harus ditempatkan dalam kerangka kemampuan keuangan daerah. Pemerintah tidak ingin kebijakan peningkatan belanja aparatur justru membebani fiskal daerah.
“Jadi itulah cara kita merangkai strategi, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas Iskandarsyah.
Dengan demikian, TPP tidak semata dipandang sebagai komponen kesejahteraan ASN, tetapi juga sebagai salah satu instrumen yang dapat menjaga daya beli dan ikut mendorong perputaran ekonomi lokal ketika dikelola secara terukur. (Nov)
