KARIMUN | WARTA RAKYAT — PT TIMAH (Persero) Tbk memperbarui Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Kabupaten Karimun dengan menempatkan dampak langsung bagi masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan program.
Melalui konsultasi publik di Gedung Nasional Karimun, Kamis (3/9/2026), PT TIMAH menyerap masukan pemerintah, masyarakat dan penerima manfaat untuk memastikan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan daerah.
Staf Ahli Perencana Utama Baperlitbang Provinsi Kepri, Arif Fadillah, menekankan pentingnya integrasi program perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah, mulai dari peningkatan SDM, ekonomi maritim, pengentasan kemiskinan, kesehatan hingga lingkungan.
“Setiap rencana kebijakan yang dibuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, kita berharap menyatu dengan rencana kebijakan RPJMD provinsi maupun kabupaten kota,” katanya.
Ia berharap keberadaan PT TIMAH di Karimun tidak hanya memberikan kontribusi melalui program sosial, tetapi ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Karimun, Muhammad Isnaini, meminta program PPM diarahkan pada hasil yang dapat diukur, terutama peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat.
“Setiap bantuan yang diberikan harus memiliki target akhir atau ending yang jelas. Jangan sekadar program selesai setelah barang diserahkan,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan seperti bibit dan pupuk bagi petani harus diikuti target yang jelas, sehingga dapat diketahui apakah bantuan tersebut benar-benar meningkatkan produktivitas dan pendapatan penerima manfaat.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat agar mereka mampu mandiri dalam membiayai pendidikan dan kesehatan keluarganya,” katanya.
Karena itu, evaluasi program perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur perubahan yang terjadi setelah bantuan diberikan.
Indikatornya bukan sekadar bantuan tersalurkan, tetapi masyarakat semakin produktif, pendapatan meningkat, usaha berkembang, dan ketergantungan terhadap bantuan berkurang.
Isnaini juga mendorong sinkronisasi program PPM PT TIMAH dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih sekaligus memastikan program perusahaan mengisi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi.
“Penting adanya sinkronisasi antara program CSR PT TIMAH dengan rencana pembangunan daerah agar tidak terjadi overlapping kegiatan,” tegasnya.
Dengan pembaruan RIPPM ini, program PPM PT TIMAH diharapkan bergerak dari sekadar penyaluran bantuan menuju pemberdayaan yang menghasilkan perubahan nyata, membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan, memperkuat kualitas SDM, serta mendorong masyarakat Karimun semakin mandiri dan berdaya. (Nov)
