KARIMUN | WARTA RAKYAT — Komitmen kuat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah kembali ditunjukkan oleh Wakil Pemerintah Kabupaten Karimun.
Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, secara aktif mengikuti rapat kerja strategis bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pertemuan penting yang digelar secara dalam jaringan (daring) melalui aplikasi zoom meeting tersebut dilangsungkan langsung dari Rumah Dinas Bupati Karimun, Kamis (30/7/2026).
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Karimun, Ir. Cahyo Prayitno turut mendampingi Wakil Bupati.
Rapat koordinasi tingkat nasional ini memegang urgensi yang krusial bagi masa depan otonomi daerah.
Fokus pembahasan diarahkan pada pembenahan fondasi keuangan daerah yang meliputi penataan ulang remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, restrukturisasi dan transparansi sistematika Dana Bagi Hasil (DBH), serta perumusan langkah-langkah progresif guna mendongkrak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
“Kehadiran kami dalam forum strategis ini merupakan wujud nyata kesiapan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk bersinergi secara optimal dengan pemerintah pusat dan legislatif. Penataan regulasi keuangan, baik menyangkut Dana Bagi Hasil maupun optimalisasi PAD, adalah kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mandiri, dan berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Bupati Rocky.
Lebih lanjut, Wabup Rocky menekankan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah sangat menentukan efektivitas pelayanan publik di Bumi Berazam.
Pihaknya menyambut baik langkah progresif yang diinisiasi oleh DPR RI dan Kemendagri dalam rangka mencari solusi komprehensif atas berbagai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah selama ini.
Rapat koordinasi yang turut diikuti oleh jajaran kementerian, para legislator di Senayan, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia ini akhirnya ditutup dengan kesepakatan bersama.
Seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk terus mematangkan formulasi kebijakan secara mendalam dan terukur sebelum nantinya resmi disahkan menjadi produk regulasi yang mengikat secara nasional. (Nov)
