KARIMUN | WARTA RAKYAT — Lanskap industri energi laut dalam Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru dari pesisir Kabupaten Karimun.
Roda percepatan ekonomi daerah ini dipastikan berakselerasi signifikan seiring dimulainya tahap First Steel Cut (Pemotongan Baja Perdana) dan Keel Laying untuk modul Topside Kapal FPSO (Floating Production Storage and Offloading) Bahtera Haluan Lestari di galangan PT Saipem, Kamis (23/7/2026).
Seremoni ini menandai dimulainya eksekusi fisik dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Kutei North Hub (KNH) Development Project sebuah megaproyek energi terintegrasi dengan total valuasi mencapai USD 11,8 Miliar.
Fasilitas unit FPSO Bahtera Haluan Lestari sendiri menyedot alokasi investasi sebesar USD 2,9 Miliar, melibatkan konsorsium kelas dunia yang mempertemukan PT Searah (joint venture Eni dan PETRONAS), PT Saipem, dan PT Tripatra.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, yang hadir mengawal langsung momentum strategis tersebut menegaskan bahwa kehadiran proyek bernilai fantastis ini harus memberikan dampak berganda secara konkret bagi kesejahteraan masyarakat tempatan, terutama dalam penyerapan tenaga kerja secara masif.
Dalam peta fabrikasi wilayah Kepulauan Riau yang memikul beban kerja sebesar 40.000 ton, Kabupaten Karimun memegang porsi paling dominan dibanding wilayah tetangga.
“Dari total beban kerja regional, Batam dan Bintan masing-masing mendapat alokasi 10.000 ton, sementara Karimun dipercaya menggarap 20.000 ton—porsi terbesar. Bahkan, tahap integrasi final seluruh komponen juga akan dipusatkan di sini,” ujar Bupati Iskandarsyah.
Proyek skala raksasa ini diperkirakan menyerap hingga 8.000 tenaga kerja. Menanggapi peluang emas tersebut, Bupati memastikan porsi anak daerah tetap menjadi prioritas utama tanpa mengorbankan standar kualitas industri.
“PT Saipem telah berkomitmen mengalokasikan 68 hingga 75 persen porsi kerja bagi anak-anak lokal Karimun. Namun, komitmen ini harus kita imbangi secara profesional melalui penguatan skill, kompetensi teknis, dan sertifikasi berstandar internasional,” tambahnya.
Guna merespons kebutuhan kualifikasi industri minyak dan gas (migas) laut dalam (Ultra Deepwater), Pemerintah Kabupaten Karimun langsung mengambil langkah proaktif.
Iskandarsyah telah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Tenaga Kerja untuk merancang skema pelatihan vokasi terpadu melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Program ini ditargetkan mampu memoles para lulusan SMA/SMK lokal agar mengantongi kualifikasi global.
Unit FPSO Bahtera Haluan Lestari didesain untuk beroperasi di perairan ekstrem Selat Makassar dengan target onstream pada kuartal IV tahun 2028. Saat beroperasi penuh, fasilitas ini bakal menjadi benteng ketahanan energi nasional dengan kapasitas produksi gas mencapai 1.000 MMSCFD dan kondensat sebesar 80.000 BCPD.
Kehadiran jajaran pimpinan tertinggi sektor energi nasional termasuk Kepala SKK Migas dan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM dimanfaatkan Bupati Iskandarsyah untuk menyuarakan aspirasi strategis daerah.
Karimun tidak hanya ingin menjadi penonton, melainkan bagian vital dari visi ketahanan energi nasional yang dicanangkan Presiden.
“Kedepan, poros industri migas nasional akan semakin bergerak dinamis dengan bergulirnya Blok Masela dan wilayah kerja strategis lainnya. Kami telah menyampaikan harapan langsung kepada Dirjen Migas dan konsorsium, agar SDM Karimun terus diberi kepercayaan mengisi posisi-posisi kunci pada proyek vital negara,” pungkas Iskandarsyah.
Melalui integrasi antara kesiapan infrastruktur manufaktur berat di PT Saipem serta komitmen akselerasi kualitas SDM oleh pemerintah daerah, Kabupaten Karimun kini menegaskan posisinya bukan sekadar kawasan industri, melainkan hub tenaga kerja ahli maritim dan migas yang siap bersaing di kancah global. (Nov)
