TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Pendaftaran anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum (Pemilu 2024) segera dibuka.
Pendaftaran ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pengawas TPS Pemilu adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
Diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu) Nomor 3 Tahun 2022.
Mengingat pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 akan segera diselenggarakan, maka pembentukan panitia Pengawas TPS Pemilu 2204 juga segera dibuka untuk pendaftarannya.
Sebelum pendaftaran dibuka, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu persyaratan dan besaran gaji.
Syarat Pengawas TPS
Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai anggota Pengawas TPS Pemilu 2024, sebagaimana dikutip dari situs Bawaslu:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun). Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
3. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
4. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
5. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
6. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS;
9. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
11. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
13. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
14. Bersedia melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influensa yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan rapid test atau RT-PCR tidak tersedia.
Halaman selanjutnya Tugas dan Besaran Gaji Pengawas TPS
