Bupati Karimun Ing Iskandarsyah: Pengelola Anggaran Wajib Bersih, Korupsi Tak Boleh Ada

Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menyampaikan arahan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi PA, KPA, PPK, Tim Teknis, dan Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Karimun, di Hotel Aston Karimun, Selasa (10/11/2026). FOTO: DISKOMINFO/WARTA RAKYAT

KARIMUN | WARTA RAKYAT – Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar tidak sekadar memahami aturan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga memiliki integritas serta komitmen kuat untuk menjauhi praktik korupsi.

Menurutnya, kejujuran merupakan fondasi utama dalam mengelola setiap rupiah uang rakyat.

Bacaan Lainnya

Penegasan tersebut disampaikan Iskandarsyah saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis, dan Tim Pendukung dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun.

Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Pusat Diklat Nasional tersebut berlangsung pada 10–11 November 2026 di Hotel Aston Karimun.

“Selain memahami aturan dan memenuhi seluruh ketentuan administratif, hal paling penting adalah membangun pola pikir dan niat yang benar. Harus dipastikan tidak ada niat untuk korupsi ataupun menipu uang rakyat. Integritas dan kejujuran harus menjadi pegangan utama setiap aparatur yang diberi amanah mengelola anggaran,” tegas Iskandarsyah.

Ia menekankan, tanggung jawab pengelolaan anggaran pemerintah bukan semata-mata menyelesaikan pekerjaan secara administratif, melainkan memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas.

Kemampuan memahami regulasi tanpa kejujuran, menurut prinsip yang ditekankannya, tidak cukup untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih.

Bimtek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur dalam memahami seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Turut hadir Kepala Dinas PUPR Karimun, Ir. Raja Makhrizal, Sekretaris Dinas PUPR Heru, jajaran Dinas PUPR, Koordinator Diklat Pusat Diklat Nasional Melani Wulandari, serta para narasumber.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karimun berharap lahir aparatur pengelola anggaran yang semakin profesional, kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Pesan Bupati menjadi penegasan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya proyek yang diselesaikan, tetapi juga dari bersihnya proses, tepatnya penggunaan anggaran, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. (Nov)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses