KARIMUN | WARTA RAKYAT – Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menegaskan pentingnya kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dalam mengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia mengingatkan, setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis, dan Tim Pendukung di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Pusat Diklat Nasional tersebut berlangsung pada 10–11 November 2026 di Hotel Aston Karimun. Turut hadir Sekretaris Dinas PUPR Karimun, Heru, serta jajaran instansi terkait.
Bupati Iskandarsyah menekankan bahwa peningkatan kompetensi harus menjadi budaya kerja setiap ASN. Menurutnya, semangat belajar tidak mengenal batas usia, terlebih bagi aparatur yang mengemban tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Belajar tidak mengenal batas usia. Kalau masyarakat usia 65 hingga 80 tahun saja masih memiliki semangat untuk menuntut ilmu, maka ASN yang masih muda dan diberi amanah negara harus jauh lebih bersemangat meningkatkan kompetensinya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penguasaan regulasi saja tidak cukup tanpa dibarengi integritas dan niat yang lurus.
“Yang paling penting adalah membangun pola pikir dan integritas. Jangan pernah ada niat untuk korupsi atau menipu uang rakyat. Setiap amanah anggaran harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab,” ujar Bupati.
Selain tata kelola pengadaan, Bupati Iskandarsyah turut menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang dimulai dari penataan ruang secara tepat.
Menurutnya, inovasi dan langkah-langkah yang memiliki landasan hukum, termasuk melalui pendapat hukum (legal opinion) dari kejaksaan, dapat menjadi solusi dalam menghadapi kendala regulasi maupun perizinan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Karimun, Ir. Raja Makhrizal, mengatakan Bimtek tersebut merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, kompetensi harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan hingga pembayaran.
“Pengadaan barang dan jasa bukan hanya soal pencairan atau pembayaran di tahap akhir. Seluruh proses harus dipahami dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan penting bagi seluruh penanggung jawab kegiatan,” jelasnya.
Ia menyebutkan, Bimtek tahap pertama diikuti sekitar 30 peserta dari unsur PA, KPA, PPK, hingga tim teknis. Selanjutnya, PUPR Karimun juga menjadwalkan pelatihan bagi sembilan orang juru bayar atau bendahara untuk memperkuat kompetensi pengelolaan keuangan.
Raja Makhrizal turut mengungkapkan bahwa Dinas PUPR Karimun telah mengusulkan 27 PPK berkompetensi melalui SIREN AKSI PPK yang dilaporkan kepada LKPP melalui UKPBJ. Rinciannya terdiri atas dua orang Tipologi A, lima orang Tipologi B, dan 20 orang Tipologi C, dengan target pemenuhan kompetensi hingga 2028.
Koordinator Diklat Pusat Diklat Nasional, Melani Wulandari, menyampaikan bahwa lembaganya merupakan institusi pelatihan aparatur pemerintah yang telah mengantongi akreditasi A dari LKPP dan Kementerian Dalam Negeri.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan secara optimal dan menyerap materi yang diberikan sebagai bekal dalam menjalankan tugas pengadaan.
Melalui Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Karimun diharapkan semakin memperkuat profesionalisme aparatur, meminimalkan risiko penyimpangan, serta memastikan setiap proses pengadaan menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Nov)
