KARIMUN | WARTA RAKYAT – Kualitas pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Balai Karimun mendapat apresiasi dari Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia dalam kegiatan Supervisi Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026, Senin (9/11/2026).
Apresiasi tersebut diberikan setelah rombongan Ombudsman RI melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah fasilitas pelayanan, kebersihan lingkungan, hingga kondisi blok hunian warga binaan.
Kegiatan ini dihadiri Pimpinan Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Lagat Parroha Patar Siadari.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan menyambangi dapur, ruang besukan, ruang laktasi, serta blok hunian warga binaan.
Pemeriksaan juga mencakup aspek kebersihan, kelayakan fasilitas, kesetaraan pelayanan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
Kondisi lingkungan Rutan Karimun yang terjaga bersih dan tertata mendapat apresiasi.
Hal ini menjadi catatan positif atas upaya jajaran Rutan dalam menghadirkan pelayanan yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga mengedepankan prinsip humanis dan berkeadilan.
Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, Yoga Hadhi Wijaya, menegaskan bahwa apresiasi Ombudsman RI menjadi motivasi sekaligus pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Apresiasi ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami. Namun, yang terpenting bukan sekadar mendapatkan penilaian positif, melainkan bagaimana kami mampu mempertahankan konsistensi pelayanan, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghadirkan fasilitas yang layak dan pelayanan yang humanis bagi masyarakat maupun warga binaan,” tegasnya.
Menurut Yoga, evaluasi dan masukan dari Ombudsman RI merupakan bagian penting dalam mendorong pembenahan berkelanjutan, memperkuat integritas petugas, serta memastikan seluruh pelayanan berjalan transparan dan akuntabel.
Supervisi tersebut juga meliputi pengumpulan data, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait untuk mengukur kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan instrumen dan petunjuk teknis Ombudsman RI.
Yoga menambahkan, pihaknya berkomitmen menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemasyarakatan yang profesional.
“Kami tidak ingin berhenti pada apresiasi. Ini menjadi dorongan untuk terus berbenah, berinovasi, dan memastikan masyarakat maupun warga binaan mendapatkan hak pelayanan secara adil, layak, dan bermartabat,” ujarnya.
Apresiasi Ombudsman RI menjadi sinyal positif bagi Rutan Karimun.
Namun, konsistensi dalam menjaga standar pelayanan, integritas, dan profesionalitas tetap menjadi tolok ukur utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan. (Nov)
