KARIMUN | WARTA RAKYAT — Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menegaskan arah strategis pembangunan daerah melalui Ranperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Karimun, Senin (21/9/2026).
Mengusung tema “Akselerasi Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif,” P-APBD 2026 diarahkan bukan sekadar menyesuaikan postur anggaran, tetapi mempercepat program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Anggaran perubahan ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan wujud nyata komitmen kami untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Ing Iskandarsyah.
Empat prioritas menjadi pijakan utama, yakni pemerataan infrastruktur wilayah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis teknologi.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah dalam P-APBD 2026 ditargetkan mencapai Rp1,343 triliun, meningkat Rp219,38 miliar dari APBD murni.
Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,412 triliun, naik sekitar Rp113,10 miliar.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan mencapai Rp70,64 miliar, bersumber dari SiLPA hasil audit BPK RI Tahun Anggaran 2025.
Sebesar Rp2,5 miliar dialokasikan sebagai penyertaan modal kepada BPR Tuah Karimun untuk mendukung penguatan perbankan daerah dan akses permodalan masyarakat.
Ing Iskandarsyah menegaskan, efektivitas P-APBD sangat bergantung pada sinergi eksekutif dan legislatif agar setiap program prioritas dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap kemitraan yang solid dengan DPRD Kabupaten Karimun dapat memperlancar proses pembahasan Ranperda ini. Penetapan yang tepat waktu akan memastikan setiap program prioritas dapat segera dieksekusi dan memberikan dampak langsung bagi kemajuan Kabupaten Karimun,” ujarnya.
Dengan postur anggaran yang meningkat dan empat fokus pembangunan yang telah ditetapkan, P-APBD 2026 diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan dasar, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat Karimun. (Nov)
