TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kota Tanjungpinang terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan secara hybrid, Senin (24/8/2026), dari Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lantai 2 Kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Rapat tersebut diikuti secara virtual oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, beserta jajaran dan instansi pemerintah terkait. Sementara di tingkat pusat, Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk lebih aktif melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga komoditas di lapangan.
Pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan data laporan, tetapi turun langsung ke pasar untuk memastikan kondisi harga, ketersediaan barang dan kelancaran distribusi.
Tomsi secara khusus menyoroti perkembangan harga beras, minyak goreng, cabai dan daging ayam ras yang mengalami kenaikan di sejumlah daerah. Untuk beras, kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga pekan ketiga Agustus tercatat terjadi di 132 kabupaten/kota. Sementara daging ayam ras mengalami kenaikan IPH di 220 kabupaten/kota atau sekitar 61,11 persen wilayah Indonesia.
“Pemda kami minta turun ke lapangan, turun ke pasar, cek betul, dan lakukan upaya-upaya serta langkah-langkah pengendalian,” tegas Tomsi.
Menurutnya, langkah pengendalian harus dilakukan secara tepat sasaran dengan berpedoman pada data dari BPS dan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan harga komoditas tidak melampaui harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menanggapi arahan tersebut, Elfiani Sandri mengatakan Pemko Tanjungpinang akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi gejolak komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi.
“Pada prinsipnya, apa yang disampaikan oleh Bapak Sekjen Kemendagri menjadi perhatian kita bersama. Kita harus memastikan harga dan pasokan di Tanjungpinang tetap terkendali. Karena itu, pemantauan tidak cukup hanya melalui data, tetapi juga harus melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Elfiani.
Ia menjelaskan, kondisi perekonomian Kota Tanjungpinang saat ini secara perlahan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Perputaran aktivitas ekonomi mulai bergerak, meskipun pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan kemampuan daya beli masyarakat.
“Kalau kita lihat perkembangannya, perekonomian Tanjungpinang perlahan mulai meningkat. Aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi mulai bergerak. Namun tentu ini harus kita jaga bersama, jangan sampai kenaikan harga komoditas justru menekan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Elfiani menambahkan, pengendalian inflasi tidak semata-mata berkaitan dengan menjaga angka inflasi, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang terjangkau serta kegiatan ekonomi masyarakat terus berjalan.
“Yang kita jaga bukan hanya angka inflasinya, tetapi juga daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi. Ketika harga stabil, masyarakat memiliki kepastian dalam memenuhi kebutuhan, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya, dan ekonomi daerah juga bisa terus bergerak,” katanya.
Menurut Elfiani, salah satu upaya yang terus dilakukan Pemko Tanjungpinang adalah memperkuat intervensi pada komoditas pangan melalui kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), koordinasi dengan Bulog, pemantauan harga di pasar serta penguatan komunikasi dengan instansi terkait.
Pada pelaksanaan GPM di Tanjungpinang pada 20 Agustus 2026, sejumlah komoditas seperti beras SPHP, telur, cabai, gula pasir dan minyak goreng menjadi kebutuhan yang banyak diminati masyarakat. Komoditas tersebut dijual sekitar 10–15 persen di bawah harga pasar sebagai salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga dan membantu pengendalian inflasi.
“Intervensi seperti Gerakan Pangan Murah akan terus kita dorong sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kita juga akan terus berkoordinasi dengan Bulog dan seluruh pihak terkait agar pasokan tetap tersedia dan harga dapat dikendalikan,” tambahnya.
Elfiani menegaskan, Pemko Tanjungpinang akan menindaklanjuti hasil Rakor dengan melakukan pemantauan terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan serta memastikan setiap langkah intervensi dilakukan berdasarkan data.
“Harapannya, stabilitas harga tetap terjaga, daya beli masyarakat semakin baik dan perekonomian Kota Tanjungpinang yang mulai bergerak ini dapat terus tumbuh secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkas Elfiani.
Pemerintah Kota Tanjungpinang juga mengajak seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk terus memperkuat sinergi dalam mengantisipasi setiap potensi tekanan inflasi, sehingga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.(er/Dinas Kominfo)
