KARIMUN | WARTA RAKYAT — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait kondisi akses jalan dan jembatan penghubung antar-RT di Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat.
Kepala Dinas PUPR Karimun, Ir. Raja Machrizal, didampingi Kepala Bidang Bina Marga beserta jajaran, turun langsung bergotong royong bersama masyarakat membersihkan akses jalan sekaligus membantu pembangunan jembatan sederhana sebagai akses sementara, Minggu (16/8/2026).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan lapangan Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, ke wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan itu, Wakil Bupati meninjau kondisi sejumlah fasilitas umum yang terbengkalai serta akses jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan.
Raja Machrizal mengatakan, pemerintah daerah memahami pentingnya akses tersebut bagi aktivitas masyarakat, terutama karena jalur tersebut menjadi salah satu akses distribusi hasil perkebunan warga.
“Kita melihat langsung kondisi di lapangan. Untuk sementara, kita bantu masyarakat memperbaiki dan membersihkan akses ini agar tetap bisa digunakan. Untuk pembangunan jalan dan jembatan permanen, akan kita perjuangkan dan usulkan sesuai kemampuan serta ketersediaan anggaran daerah,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan skala prioritas, manfaat ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, akses yang mendukung mobilitas sekaligus distribusi hasil perkebunan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian.
Sebelumnya, masyarakat mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan permanen yang menghubungkan antar-RT.
Selama ini, warga masih mengandalkan jembatan kayu sederhana yang kondisinya dinilai tidak lagi layak dan berpotensi membahayakan pengguna, khususnya anak-anak dan lansia.
Keberadaan akses tersebut juga memiliki nilai strategis bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas, jalur penghubung antar-RT dapat memangkas waktu tempuh warga yang selama ini harus memutar melalui jalur lebih jauh.
Raja Machrizal menegaskan, PUPR Karimun akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat ditangani secara bertahap dan terukur.
“Kita tidak ingin kebutuhan masyarakat hanya berhenti pada usulan. Selama secara teknis memungkinkan dan anggaran tersedia, tentu akan kita perjuangkan agar dapat direalisasikan,” tegasnya.
Langkah PUPR tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan infrastruktur tidak semata berorientasi pada proyek fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah serta membuka akses ekonomi bagi warga. (Nov)
