KARIMUN | WARTA RAKYAT – Dinamika sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan serius para pemangku kebijakan.
Kepala Kejaksaan Negeri Karimun yang diwakili oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Ridwan, S.H., M.H, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal penyelesaian persoalan kunjungan dan mobilitas masyarakat ke Malaysia.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Permasalahan Kunjungan Masyarakat Karimun ke Malaysia yang diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Karimun pada Kamis, 30 Juli 2026.
Forum strategis ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi vertikal untuk merumuskan langkah taktis lintas sektor guna memberikan perlindungan, kepastian, dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, persoalan pelintas batas dan mobilitas warga tidak dapat dipandang sebelah mata. Di balik niat kunjungan tersebut, terdapat realitas sosial ekonomi yang mendasar.
“Permasalahan ini sebenarnya berangkat dari masalah sosial yang tak terbantahkan, yaitu berupa minimnya ketersediaan lapangan kerja yang bukan hanya terjadi di Karimun, tetapi mungkin dirasakan di seluruh wilayah di Indonesia,” ungkap Ridwan, S.H., M.H.
Sebagai kawasan perbatasan, Kabupaten Karimun memiliki keterkaitan historis, sosial, dan budaya yang sangat erat dengan Malaysia sebuah kedekatan kultural yang telah terjalin dan terpelihara selama puluhan tahun.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat kerap berbondong-bondong menuju negeri jiran untuk mencari peruntungan demi menyambung hidup, didasari anggapan bahwa peluang kerja di sana lebih menjanjikan.
Sayangnya, iktikad baik untuk mencari nafkah ini kerap kali disalahgunakan oleh pihak-pihak atau oknum tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan pribadi.
Menanggapi celah eksploitasi oleh sindikat ilegal tersebut, Kejaksaan Negeri Karimun menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural telah berjalan secara objektif dan konsisten.
“Selama ini aparat penegak hukum telah bekerja berdasarkan alat bukti yang ada. Dari beberapa kasus pidana terkait Pekerja Migran Indonesia di Karimun yang sudah dituntut hingga ke Pengadilan, hal itu menunjukkan bahwa penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran dalam penempatan PMI secara non-prosedural sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum berdasarkan alat bukti yang valid,” tegas Ridwan.
Guna mengurai benang kusut permasalahan di wilayah perbatasan ini secara komprehensif, Kejaksaan memandang perlunya langkah preventif yang terstruktur dari hulu ke hilir. Penindakan represif saja tidak cukup tanpa dibarengi pembenahan sistem pengawasan.
“Selain penegakan hukum, kita butuh untuk dibuat semacam regulasi khusus dan mekanisme yang jelas oleh instansi terkait dalam melakukan pengawasan kepada PMI dari Karimun yang akan bekerja di Malaysia, namun tetap harus dilaksanakan secara proporsional dan objektif,” pungkasnya.
Melalui sinergi lintas sektor yang digagas dalam rapat koordinasi ini, Pemkab Karimun, Forkopimda, serta aparat penegak hukum berharap dapat segera melahirkan solusi strategis.
Langkah ini diorientasikan untuk menghadirkan kepastian hukum, melindungi warga negara dari jerat eksploitasi ilegal, sekaligus membuka ruang diskresi yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan. (Nov)
