TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Mayoritas Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Kepri mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun di sisi lain, seluruh fraksi juga memberikan sejumlah masukan sebagai bahan penyempurnaan pengelolaan APBD agar semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7/2026), Fraksi Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari capaian opini WTP, tetapi juga dari sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gerindra melalui Andi S Mukhtar meminta penjelasan mengenai tidak tercapainya target pendapatan daerah, rendahnya penyerapan anggaran pada sejumlah perangkat daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi SiLPA, pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan, peningkatan transparansi kinerja OPD, serta percepatan penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui Asmin Patros mengapresiasi penyampaian Ranperda yang dilakukan tepat waktu serta keberhasilan Pemprov Kepri mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut.
Golkar juga mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor maritim dan pariwisata, juga meminta agar SiLPA sebesar Rp19,12 miliar dapat dikelola secara lebih optimal melalui perencanaan yang lebih baik dan pemanfaatan aset daerah secara produktif.
Fraksi NasDem sebagaimana disampaikan Muhammad Musofa menyatakan menerima Ranperda LPP APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut dengan memberikan tiga catatan utama, yakni belum tercapainya target PAD di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat, rendahnya proporsi belanja modal yang baru mencapai 6,24 persen dari total belanja, serta perlunya penjelasan mengenai penurunan nilai aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan tahun sebelumnya.
Fraksi PKS melalui Wahyu Wahyudin menyoroti pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, optimalisasi PAD, peningkatan efektivitas belanja modal, evaluasi belanja bantuan sosial dan subsidi, serta percepatan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Sahat Sianturi mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kepri mempertahankan opini WTP untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut. Fraksi tersebut juga mendorong pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian pembayaran secara tepat waktu agar tidak terjadi akumulasi tunda bayar yang berpotensi membebani kondisi fiskal daerah.
Fraksi Demokrat Nurani Indonesia melalui Harlianto meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengevaluasi target anggaran agar lebih realistis serta memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Fraksi tersebut juga mendorong pembenahan tata kelola BUMD, percepatan operasional PT Energi Kepri, serta peningkatan realisasi belanja modal agar hasil pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
Adapun pandangan Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa disampaikan secara tertulis kepada pimpinan rapat dipimpin Wakil Ketua II Tengku Afrizal Dahlan diampingi Wakil Ketua III Bakhtiar.
Sekdaprov Kepri Misni, mewakili Gubernur Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi atas perhatian, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan seluruh fraksi DPRD.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh pandangan umum, masukan, dan saran yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD,” ujarnya.
Seluruh catatan ditegaskan Misni akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pembahasan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin akuntabel, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (zah)
