KARIMUN | WARTA RAKYAT — Pemerintah Kabupaten Karimun terus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya infrastruktur dan pengelolaan kawasan perbatasan.
Langkah strategis itu dilakukan Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, melalui audiensi bersama Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, di Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Budi Setyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun, Ir. Raja Machrizal, serta Kepala Bagian Perbatasan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, Dewi Syafitri.
Audiensi menjadi momentum penting bagi Pemkab Karimun untuk menyampaikan berbagai kebutuhan strategis daerah sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan yang memiliki posisi penting secara geografis dan ekonomi.
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Karimun memiliki kebutuhan pembangunan yang tidak hanya berkaitan dengan konektivitas dan infrastruktur dasar, tetapi juga penguatan kawasan perbatasan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Rocky Marciano Bawole menegaskan, komunikasi dengan BNPP RI merupakan bagian dari komitmen Pemkab Karimun untuk memastikan kepentingan pembangunan daerah dapat terus dikawal melalui sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kami ingin terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya BNPP RI. Karimun merupakan wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis, sehingga kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat di kawasan perbatasan perlu terus kita dorong bersama,” ujar Rocky.
Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi salah satu fondasi penting dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Karimun.
Karena itu, berbagai kebutuhan daerah akan terus dikomunikasikan agar mendapatkan dukungan sesuai dengan kewenangan dan program pemerintah pusat.
Di sisi teknis, Dinas PUPR Karimun juga mengambil peran penting dalam mendukung berbagai usulan pembangunan yang diarahkan untuk memperkuat infrastruktur daerah.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun, Ir. Raja Machrizal, menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan teknis terhadap pengusulan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan daerah.
“Dinas PUPR Karimun dalam mendukung pengusulan kegiatan di bidang infrastruktur, tentunya sebagai OPD teknis akan mendukung pembangunan infrastrukturnya,” kata Raja Machrizal.
Ia menegaskan, dukungan teknis PUPR menjadi bagian penting dalam memastikan setiap usulan pembangunan memiliki dasar kebutuhan dan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertemuan di Jakarta tersebut sekaligus memperlihatkan upaya Pemkab Karimun untuk membuka ruang koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat.
Bagi Karimun, penguatan kawasan perbatasan tidak semata berbicara mengenai letak geografis, tetapi juga bagaimana pembangunan infrastruktur dapat menjadi pengungkit konektivitas, aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Karimun berharap sinergi dengan BNPP RI dapat terus berkembang menjadi dukungan konkret bagi pembangunan daerah, sehingga posisi strategis Karimun sebagai wilayah perbatasan dapat diikuti dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. (Nov)
