KARIMUN | WARTA RAKYAT – Potensi ekonomi yang tersimpan di balik gemuruh lalu lintas Selat Malaka menjadi sorotan tajam dalam gelaran Lokakarya Fraksi PKS di MPR RI yang berlangsung di Batam belum lama ini.
Diskusi strategis ini menyoroti diskrepansi masif antara kapasitas pengelolaan logistik maritim Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga, serta menawarkan visi optimis bagi masa depan Kabupaten Karimun sebagai pusat ekonomi baru.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, yang hadir sebagai narasumber, memaparkan data perbandingan yang kontras antara Selat Hormuz dan Selat Malaka.
Menurutnya, pemahaman mendalam mengenai skala ekonomi di kawasan ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk tidak sekadar menjadi penonton di halaman rumah sendiri.
“Saat kami membandingkan potensi ekonomi antara Selat Hormuz dengan Selat Malaka, terdapat fakta yang mencengangkan. Selat Hormuz memiliki potensi ekonomi sekitar 1 triliun US dollar dengan fokus dominan pada sektor minyak dan gas,” ujar Ing Iskandarsyah.
Hal ini disampaikannya pada acara Konferensi Cabang (Konfercab) IV Nahdlatul Ulama Kabupaten Karimun yang digelar di Gedung Nasional, Jumat (17/7/2026).
Namun, ia menegaskan bahwa Selat Malaka jauh lebih strategis dan bernilai tinggi.
“Ternyata, potensi ekonomi di Selat Malaka mencapai 3,5 triliun US dollar. Ini bukan hanya soal minyak dan gas, tetapi juga arus distribusi kontainer yang sangat masif,” tambahnya.
Dalam paparannya, Ing Iskandarsyah menyoroti keberhasilan Singapura dan Malaysia dalam melakukan monetisasi atas posisi geografis mereka di jalur perdagangan tersibuk di dunia tersebut.
Singapura, melalui pengelolaan pelabuhan strategis seperti Jurong Island dan Tuas, mampu menangani lebih dari 80 juta Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) kontainer setiap tahunnya.
Demikian pula dengan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Malaysia yang mencatatkan kapasitas pengelolaan hingga 30 juta TEU.
Kondisi tersebut kontras dengan capaian Indonesia, khususnya di Batam. “Pertanyaannya, berapa kapasitas yang mampu dikelola negara kita, terutama melalui Batam? Saat ini, angkanya tidak sampai 1 juta TEU. Ini adalah catatan yang harus kita evaluasi bersama,” tegas Bupati Karimun tersebut.
Padahal, secara faktual, setiap tahunnya terdapat kurang lebih 90.000 kapal tanker dan kapal kargo berukuran besar yang melintasi Selat Malaka.
Melihat realitas tersebut, Ing Iskandarsyah meyakini bahwa Kabupaten Karimun memiliki keunggulan kompetitif yang belum tergarap secara maksimal.
Baginya, angka 90.000 kapal yang melintas adalah sebuah peluang besar yang menuntut kesiapan infrastruktur dan kebijakan yang progresif.
“Saya meyakini potensi besar yang dimiliki Kabupaten Karimun. Kita tidak boleh lagi menjadi penonton. Dengan perencanaan yang matang dan infrastruktur pelabuhan yang terintegrasi, Karimun harus mampu menangkap peluang dari arus logistik global ini untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Pernyataan Bupati Karimun ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mulai mengalihkan fokus pada penguatan kapasitas kepelabuhanan di wilayah Karimun, guna memastikan bahwa Indonesia dapat mengambil porsi yang lebih signifikan dari nilai ekonomi Selat Malaka yang mencapai ribuan triliun rupiah tersebut. (Nov)
