KARIMUN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menegaskan komitmen penuh dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, Pemkab Karimun menargetkan program ini sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memberdayakan UMKM di wilayah tersebut.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, mengungkapkan bahwa dampak ekonomi dari program MBG di wilayahnya diproyeksikan sangat signifikan.
Berdasarkan kalkulasi matang yang telah dilakukan, program ini diyakini mampu menciptakan perputaran uang hingga Rp200 miliar setiap tahunnya, baik di wilayah mainland maupun di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami sudah hitung, ada uang yang beredar sekitar Rp200 miliar setahun ketika program MBG ini berjalan optimal. Kami sangat mendukung 1.000 persen program Bapak Presiden ini, karena dampaknya nyata. Saya orangnya terbiasa dengan kalkulasi ekonomi, dan angka-angkanya sangat jelas terlihat,” ujar Ing Iskandarsyah, Jumat (17/7/2026).
Lebih jauh, Bupati menjelaskan bahwa implementasi MBG di Karimun dirancang dengan model pemberdayaan ekosistem lokal.
Pemkab Karimun secara tegas mendorong petani lokal dan pelaku UMKM untuk menjadi penyedia utama kebutuhan bahan baku dan jasa pengadaan bagi Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPBG) yang tersebar di wilayah tersebut.
Saat ini, tercatat lebih kurang 1.200 orang telah terserap sebagai tenaga kerja dalam ekosistem program ini.
Menurut Ing Iskandarsyah, hal ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden terkait penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Kami dorong petani lokal dan UMKM untuk menyediakan jasa pengadaan bagi SPBG di Karimun. Ini adalah kombinasi strategis; programnya jalan, rakyat mendapat asupan bergizi, dan lapangan kerja tercipta. Seperti di Sungai Sikop, masyarakat sangat antusias karena mereka bisa bekerja di sana,” tambahnya.
Bupati menyoroti urgensi program MBG di wilayah-wilayah 3T yang secara geografis memiliki tantangan logistik tinggi dan biaya hidup yang lebih besar.
Bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil, MBG bukan sekadar program makan siang, melainkan intervensi ekonomi yang krusial.
“Apalagi di wilayah 3T, pulau-pulau yang jauh dari pusat ibu kota. Bahan bakunya mahal, daya beli masyarakat terbatas, sehingga biaya hidup otomatis lebih tinggi. Dengan adanya bantuan MBG, beban masyarakat di pulau-pulau tersebut sangat terbantu,” jelasnya.
Melihat antusiasme tinggi di lapangan dan kesiapan infrastruktur, Ing Iskandarsyah mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan aktivasi penuh terhadap operasional SPBG yang telah dibangun.
Pihaknya mengaku telah melakukan langkah konkret dengan berkoordinasi secara langsung kepada pihak legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat.
“Kami sudah sampaikan langsung kepada pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI saat peninjauan lapangan, mereka sudah melihat sendiri kesiapannya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, bahkan secara resmi kami sudah menyurati terkait percepatan operasional ini,” pungkasnya.
Dengan persentase penerima manfaat yang dinilai lebih besar dibandingkan wilayah lain, Pemkab Karimun optimistis bahwa kesiapan infrastruktur dan dukungan logistik yang ada akan menjadikan daerahnya sebagai model percontohan keberhasilan program MBG di wilayah kepulauan. (Nov)
