KARIMUN | WARTA RAKYAT – Di tengah dinamisnya arus informasi dan kebebasan berekspresi di media sosial, Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menegaskan komitmen pemerintahannya dalam membangun kultur demokrasi yang sehat.
Ia menekankan bahwa kritik merupakan elemen vital dalam pemerintahan, namun harus berpijak pada fondasi data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ing Iskandarsyah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun senantiasa membuka pintu bagi masukan masyarakat.
Baginya, kritik bukanlah ancaman, melainkan instrumen korektif dalam menjalankan roda pemerintahan yang berbasis pada kepatuhan terhadap regulasi.
“Kami di Karimun sama sekali tidak antikritik. Justru, kami menyambutnya sebagai bagian dari keterbukaan. Namun, setiap kritik harus disampaikan dengan tanggung jawab moral yang tinggi, serta dibarengi dengan data yang kuat dan bukti empiris yang akurat,” ujar Ing Iskandarsyah.
Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri pembukaan Konferensi Cabang (Konfercab) IV Nahdlatul Ulama Kabupaten Karimun yang digelar di Gedung Nasional, Jumat (17/7/2026).
Bupati menyoroti fenomena penyebaran isu yang sering kali tidak berbasis pada fakta lapangan, yang menurutnya berpotensi menimbulkan kegaduhan publik yang tidak perlu.
Ia mengambil contoh mengenai adanya isu dugaan kebocoran anggaran atau praktik korupsi sistematis pada sektor strategis seperti oil tanking.
“Jika memang terdapat data, silakan sampaikan langsung kepada aparat penegak hukum. Jangan hanya melempar isu yang belum tentu kebenarannya ke ruang publik. Kritik itu harus bersifat membangun, bukan sekadar membangun opini melalui narasi tanpa dasar yang akhirnya hanya akan mengganggu iklim aman dan nyaman bagi masyarakat kita,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki koridor hukum yang harus dijaga. Oleh karena itu, adu argumentasi harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan fakta, bukan spekulasi.
Menyikapi derasnya arus informasi di media sosial, Ing Iskandarsyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam menyerap maupun menyampaikan informasi. Baginya, integritas informasi adalah kunci dalam menjaga stabilitas daerah.
“Di dunia yang sekarang serba digital, kita menghadapi tantangan besar dari narasi-narasi di media sosial. Jika itu informasi yang membangun dan faktual, tentu kami akan terima dengan tangan terbuka sebagai bahan evaluasi. Namun, saya terus mengimbau agar setiap data yang dilempar harus valid,” tambahnya.
Melalui sikap tegas ini, Bupati berharap masyarakat dapat lebih cerdas dalam memfilter informasi.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum, demi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Karimun yang lebih baik.
Pesan yang disampaikan oleh Ing Iskandarsyah ini menjadi pengingat bagi publik bahwa ruang demokrasi di Karimun tetap terbuka, namun dengan satu syarat mutlak, integritas data dan tanggung jawab atas setiap pernyataan yang dilontarkan demi menjaga harmoni sosial. (Nov)
