TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya tekanan akibat eskalasi konflik geopolitik, pelemahan sektor manufaktur dunia, serta volatilitas harga energi dan nilai tukar, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik.
Meskipun PMI Manufaktur Indonesia pada April 2026 turun ke level 49,1 atau memasuki fase kontraksi, stabilitas makroekonomi nasional masih terjaga dengan inflasi nasional yang terkendali sebesar 2,42 persen (yoy) serta aliran modal asing yang kembali mencatat net inflows pada instrumen keuangan domestik.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fundamental ekonomi nasional masih relatif kuat di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.
Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tetap menunjukkan performa yang impresif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Kepri tumbuh sebesar 7,04 persen (yoy), tertinggi di Sumatera dan peringkat kelima nasional.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kuatnya sektor industri pengolahan, investasi (PMTB), serta aktivitas perdagangan luar negeri yang tetap solid. Struktur ekonomi Kepri yang berbasis industri manufaktur dan perdagangan internasional menjadikan daerah ini tetap resilien meskipun menghadapi tekanan perlambatan ekonomi global.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Kepri pada April 2026 tercatat sebesar 3,06 persen (yoy) dengan inflasi bulanan sebesar 0,43 persen (mtm), masih berada dalam rentang sasaran nasional meskipun tekanan harga meningkat pasca Ramadan dan Idulfitri.
Sementara itu, kualitas pembangunan manusia tetap terjaga dengan IPM Kepri tahun 2025 mencapai 80,53 dan menjadi yang tertinggi di regional Sumatera serta tertinggi ketiga Nasional setelah Jakarta dan Yogyakarta.
Tingkat kemiskinan juga tetap rendah sebesar 4,26 persen. Namun demikian, tantangan pemerataan kesejahteraan masih menjadi perhatian, tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat menjadi 6,87 persen dan rasio gini sebesar 0,385 yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Pada sektor primer, kesejahteraan petani dan nelayan mulai menunjukkan perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) April 2026 tercatat sebesar 106,29 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 106,38, yang masing-masing tumbuh secara bulanan.
Meski demikian, penguatan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, pengembangan rantai pasok, serta penyediaan infrastruktur logistik dan cold storage masih menjadi kebutuhan penting guna meningkatkan daya saing ekonomi maritim Kepri sebagai wilayah kepulauan.
Dari sisi eksternal, perdagangan luar negeri Kepri pada Maret 2026 kembali mencatatkan surplus sebesar US$68,09 juta, dengan nilai ekspor mencapai US$2.071,18 juta dan impor sebesar US$2.003,09 juta.
Kinerja tersebut mencerminkan masih kuatnya aktivitas industri pengolahan dan perdagangan berbasis ekspor di tengah perlambatan ekonomi global.
Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp590 miliar turut menjadi penopang penting dalam menjaga aktivitas UMKM dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat daerah.
Sementara itu, dari sisi fiskal daerah, kinerja APBD Kepri hingga April 2026 masih menunjukkan kondisi yang cukup terjaga meskipun menghadapi tekanan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp2,99 triliun atau terkontraksi 3,79 persen (yoy), terutama dipengaruhi perlambatan penerimaan pajak daerah.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp2,72 triliun atau terkontraksi 3,52 persen (yoy), dipengaruhi penurunan Belanja Transfer.
Meskipun demikian, Belanja Modal mulai tumbuh positif sebesar 9,34 persen (yoy), mencerminkan mulai meningkatnya belanja produktif pemerintah daerah.
Ke depan, percepatan pembangunan konektivitas antarpulau, penguatan infrastruktur logistik dan maritim, serta peningkatan efektivitas belanja daerah menjadi langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kepri yang inklusif dan berkelanjutan.
APBN Regional Kepri Tunjukkan Kinerja Ekspansif hingga Awal Triwulan II 2026
Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepulauan Riau bulan Mei 2026 disampaikan bahwa pelaksanaan APBN di wilayah Kepri hingga 30 April 2026 tetap menunjukkan kinerja yang solid dan ekspansif. Realisasi Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp5,82 triliun atau tumbuh signifikan 33,25 persen (yoy).
Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai Rp4,91 triliun atau tumbuh 36,65 persen (yoy), didorong oleh peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), PPN Dalam Negeri, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Lainnya yang dipengaruhi dari optimalisasi kepatuhan dan aktivitas usaha di sektor industri pengolahan, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar Rp911,34 miliar atau tumbuh 17,50 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pendapatan layanan BP Batam, jasa kepelabuhanan, layanan pertanahan, layanan kesehatan, dan pendapatan biaya pendidikan.
Sementara itu, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tetap tumbuh positif sebesar 2,83 persen (yoy), seiring masih tingginya aktivitas ekspor dan impor sektor industri pengolahan di Kepri.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara di Kepri hingga akhir April 2026 mencapai Rp4,27 triliun atau tumbuh 19,02 persen (yoy).
Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 22,38 persen (yoy), terutama didorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah sejak awal tahun anggaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal yang meningkat signifikan sebesar 85,18 persen (yoy), mencerminkan akselerasi pembangunan infrastruktur dan penguatan investasi pemerintah di daerah.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga April 2026 mencapai Rp2,47 triliun atau tumbuh 16,68 persen (yoy), terutama ditopang oleh peningkatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Non Fisik. Peran TKD masih menjadi penopang utama likuiditas pemerintah daerah dan mendukung kesinambungan layanan publik serta pelaksanaan program prioritas daerah.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Kepulauan Riau hingga April 2026 tetap responsif dan ekspansif dalam menopang stabilitas ekonomi daerah di tengah meningkatnya downside risk global.
Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat melalui optimalisasi penerimaan negara, percepatan belanja produktif, penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik antarpulau, serta peningkatan efektivitas program pembangunan agar pertumbuhan ekonomi Kepri dapat semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.*
