Food Estate Disebut PDIP Kejahatan Lingkungan, Jokowi: Upaya Antisipasi Krisis Pangan

Food Estate
Presiden Jokowi didampingi Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Seskab Pramono Anung, dan sejumlah pejabat lainnya pada Peringatan Hari Konstitusi, di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/08/2023). [Foto: Humas Setkab/Agung]

JAKARTA | WARTA RAKYAT – Program food estate atau lumbung pangan era Presiden Joko Widodo saat ini tengah jadi sorotan PDI Perjuangan (PDIP), partai pendukung pemerintah.

Melalui Sekjen DPP Hasti Kristiyanto, proyek food estate disebut sebagai bagian kejahatan lingkungan.

Bacaan Lainnya

Kritikan PDIP itu langsung dijawab Presiden Joko Widodo. Jokowi menegaskan bahwa pembangunan food estate adalah upaya pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan.

“Kita itu membangun food estate (lumbung pangan) itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan,” kata Jokowi melansir dari laman Setkab, Senin (21/8/2023).

“Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat (gandum) problem di semua negara, yang makan gandum semuanya ini masalah sekarang ini, problem, harga juga naik drastis,” sambung Jokowi.

Ia mengungkapkan, pembangunan food estate ini merupakan kolaborasi sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pertahanan.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga merupakan satu proses yang tidak dapat terpisahkan.

“Ada membuat land clearing, irigasi, itu ada di Kementerian PU. Ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di (Kementerian) Pertahanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa pengembangan food estate di sejumlah wilayah di tanah air bukan pekerjaan mudah.

Angka keberhasilan panen pada tanaman, tambahnya, akan meningkat dan mulai normal pada tanaman keenam atau ketujuh.

“Tanaman pertama biasanya gagal, menanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen, ketiga baru biasanya, ketujuh, keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mantan Wali Kota Solo ini menyampaikan bahwa berbagai permasalahan pada program ini dapat terus terjadi.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

“Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun, lupakan,” imbuhnya.

Ikuti Selengkapnya Artikel Kami di Google News – Wartarakyat.co.id

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.