KARIMUN | WARTA RAKYAT — Pemerintah Kabupaten Karimun mulai menatap lebih serius penguatan kelembagaan Free Trade Zone (FTZ) sebagai salah satu motor strategis pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah menilai kehadiran Kepala Kejaksaan Negeri Karimun yang memiliki pengalaman kuat di bidang perencanaan menjadi modal penting untuk memperkuat sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Hal itu disampaikan Ing Iskandarsyah saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Andhy Hermawan Bolifaar bersama unsur Forkopimda dalam rangka perayaan Hari Lahir Kejaksaan ke-81, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, Karimun memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tersebut di tengah target nasional mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029.
“Saya lihat Pak Kajari ini dari informasi yang saya dapatkan, beliau orang yang perencanaan. Memang banyak di Kejaksaan Agung,” ujar Ing Iskandarsyah.
Ia menegaskan, kapasitas tersebut diharapkan dapat diterjemahkan dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola FTZ Karimun.
“Tentunya kami ingin ke depan dengan kehadiran beliau dan bersama Forkopimda, bagaimana kita memperkuat kelembagaan Free Trade Zone. Saya sering bilang, ini adalah big opportunity,” tegasnya.
Optimisme itu turut ditopang capaian ekonomi Karimun. Bupati menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama mencapai 6,14 persen, sementara inflasi tahunan hingga Agustus 2026 berada di 2,08 persen.
“Apalagi ada program Bapak Presiden, ingin di tahun 2029 pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sekarang di kuartal pertama kita 6,14 persen. Kemarin alhamdulillah inflasi kita termasuk yang terkendali, 2,08 persen,” katanya.
Bupati Ing Iskandarsyah berharap stabilitas ekonomi yang relatif terjaga dapat menjadi pijakan untuk mengakselerasi investasi, perdagangan dan pengembangan kawasan FTZ.
“Jadi, mudah-mudahan itu harapan kami bersama-sama,” ujarnya.
Bupati Ing Iskandarsyah kembali menegaskan, penguatan FTZ bukan sekadar agenda kelembagaan.
“Jika dikelola dengan sinergi lintas sektor, status kawasan perdagangan bebas tersebut dapat menjadi pintu masuk investasi sekaligus pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan,” ujarnya mengakhiri. (Nov)
