TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Perekonomian global pada Juli 2026 masih menghadapi kondisi ketidakpastian yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, perlambatan aktivitas ekonomi global, serta volatilitas harga komoditas. Di tengah kondisi tersebut, terdapat sinyal perbaikan pada sektor manufaktur domestik.
Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia meningkat menjadi 50,2 pada Juli 2026 dari 46,9 pada bulan sebelumnya, yang menunjukkan kembali ekspansinya aktivitas manufaktur. Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung stabilitas perekonomian nasional.
Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepri, Budiman mengatakan di tengah dinamika tersebut, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tetap menunjukkan kinerja yang kuat. Pada triwulan II 2026, ekonomi Kepri tumbuh sebesar 6,99 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen (yoy).
Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional, sekaligus memberikan kontribusi sebesar 7,18 persen terhadap perekonomian regional Sumatera. Pertumbuhan tersebut masih ditopang oleh sektor industri pengolahan yang berkontribusi 40,52 persen terhadap PDRB, sementara dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Kepri pada Juli 2026 tercatat sebesar 4,24 persen (yoy) dengan inflasi bulanan sebesar 0,23 persen (mtm). Meskipun tekanan harga secara bulanan relatif terkendali, inflasi tahunan masih perlu mendapat perhatian, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Di sisi kesejahteraan, kondisi masyarakat menunjukkan perbaikan yang tercermin dari TPT sebesar 6,45 persen, turun 0,42 persen poin, serta rasio gini sebesar 0,354, turun 0,031 poin. Kualitas pembangunan manusia juga tetap terjaga dengan IPM sebesar 80,53, sedangkan tingkat kemiskinan turun 0,17 persen poin menjadi 4,09 persen.
Perbaikan kesejahteraan juga terlihat pada sektor primer. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2026 meningkat menjadi 110,27 atau tumbuh 2,27 persen (mtm), sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 107,57 atau tumbuh 1,66 persen (mtm). Peningkatan kedua indikator tersebut menunjukkan membaiknya daya tukar dan daya beli pelaku sektor pertanian dan perikanan.
Namun demikian, penguatan produktivitas, akses pasar, serta dukungan infrastruktur dan rantai pasok tetap diperlukan agar peningkatan kesejahteraan sektor primer dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Pada sektor eksternal, perdagangan luar negeri Kepri pada Juni 2026 masih mencatat defisit neraca perdagangan sebesar US$612,73 juta, dengan nilai ekspor US$2.065,61 juta dan impor US$2.678,34 juta. Tingginya impor perlu terus dicermati, meskipun sebagian kebutuhan impor tersebut berkaitan dengan barang modal untuk mendukung aktivitas industri.
Di sisi lain, akses pembiayaan bagi pelaku usaha terus diperkuat melalui penyaluran Kredit Program sebesar Rp1,153 triliun hingga Juli 2026, yang diharapkan mampu menopang aktivitas UMKM dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, dari sisi fiskal daerah, kinerja APBD Kepri hingga Juli 2026 masih mencatatkan surplus meskipun pendapatan daerah relatif stagnan. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp6,61 triliun atau 50,13 persen dari target, terkontraksi tipis 0,12 persen (yoy). Di tengah penurunan Pendapatan Transfer sebesar 7,13 persen (yoy), Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tumbuh 11,57 persen (yoy) menjadi Rp2,81 triliun, terutama didorong pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 18,96 persen (yoy).
Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp6,29 triliun atau tumbuh 2,31 persen (yoy), sehingga APBD masih mencatat surplus sebesar Rp318,74 miliar. Namun, realisasi Belanja Modal baru mencapai Rp332,44 miliar atau 19,40 persen dari pagu, sehingga percepatan belanja produktif masih menjadi agenda penting pada semester II 2026.
APBN Regional Kepri Tetap Solid Memasuki Semester II 2026
Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepulauan Riau bulan Agustus 2026 disampaikan bahwa kinerja APBN hingga 31 Juli 2026 tetap menunjukkan perkembangan positif. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp10,60 triliun, tumbuh 37,85 persen (yoy). Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar sebesar Rp8,04 triliun, sedangkan PNBP mencapai Rp2,56 triliun atau tumbuh signifikan 75,36 persen (yoy). Kinerja penerimaan perpajakan dalam negeri ditopang oleh pertumbuhan PPh sebesar 47,37 persen serta PPN dan PPnBM sebesar 43,61 persen (yoy). Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional juga tumbuh 21,16 persen (yoy), antara lain didorong oleh meningkatnya penerimaan Bea Keluar dari ekspor komoditas CPO.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp7,55 triliun atau tumbuh 2,62 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3,70 triliun atau tumbuh 20,69 persen (yoy), dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal sebesar 89,80 persen (yoy) yang mencerminkan percepatan belanja pemerintah untuk mendukung pembangunan dan investasi di daerah.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp3,85 triliun atau 61,26 persen dari pagu, namun masih terkontraksi 10,30 persen (yoy) akibat penurunan penyaluran DBH, DAU, DAK Fisik, dan Dana Desa. Meskipun demikian, TKD tetap memiliki peran penting dalam menjaga kapasitas fiskal pemerintah daerah dan mendukung kesinambungan layanan publik.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Kepulauan Riau hingga Juli 2026 menunjukkan bahwa fiskal tetap berperan sebagai penopang aktivitas ekonomi di tengah meningkatnya risiko global. Ke depan, sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat melalui optimalisasi penerimaan, percepatan belanja produktif, penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik, serta pengendalian inflasi pangan.
Sejalan dengan tema transformasi ekonomi daerah, penguatan digital readiness juga perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan melalui pemerataan konektivitas digital, peningkatan talenta dan literasi digital, serta percepatan adopsi teknologi pada sektor industri, perdagangan, logistik, pariwisata, dan UMKM. Dengan langkah tersebut, APBN dan APBD diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memperkuat produktivitas dan daya saing ekonomi Kepri secara inklusif dan berkelanjutan.*
