KARIMUN | WARTA RAKYAT – Kabupaten Karimun menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas harga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (y-on-y) Karimun pada Juli 2026 tercatat 2,95 persen, menjadi yang terendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau.
Capaian tersebut berada di bawah inflasi Kota Batam sebesar 4,33 persen dan Kota Tanjungpinang sebesar 4,62 persen, sekaligus lebih rendah dari inflasi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 4,24 persen.
BPS mencatat, IHK Kabupaten Karimun pada Juli 2026 berada di angka 109,55. Secara month to month (m-to-m), Karimun justru mengalami deflasi sebesar 0,12 persen, sementara secara year to date (y-to-d) tercatat inflasi 0,22 persen.
Capaian ini menjadi indikator penting bahwa pengendalian harga dan pasokan kebutuhan masyarakat di Karimun relatif terjaga di tengah dinamika ekonomi dan pergerakan harga komoditas.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.
Menurutnya, pengendalian inflasi merupakan hasil kerja bersama yang membutuhkan konsistensi pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Alhamdulillah, Karimun cukup mampu mengendalikan inflasi pada bulan Juli 2026. Kita menjadi yang paling rendah dibandingkan Kota Batam, Tanjungpinang maupun Provinsi Kepri,” ujar Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, kepada Warta Rakyat, Senin (3/8/2026) sore.
Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya jajaran yang tergabung dalam TPID Kabupaten Karimun, yang dinilai telah berperan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
“Terima kasih untuk OPD-OPD, terutama yang terkait dengan Tim TPID Kabupaten Karimun. Ini merupakan kerja bersama yang harus terus kita jaga,” kata Bupati Ing Iskandarsyah.
Disebutkan Bupati, di tengah tekanan inflasi regional, capaian Karimun menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Stabilitas harga bukan semata persoalan angka statistik, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu merespons kenaikan harga ketika terjadi gejolak, tetapi juga membangun langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi, pengawasan distribusi, pemantauan pasokan dan pengendalian komoditas strategis.
Data Juli 2026 menunjukkan bahwa tantangan pengendalian inflasi di Karimun masih membutuhkan perhatian berkelanjutan. Namun, posisi Karimun sebagai daerah dengan inflasi y-on-y terendah di Kepri menjadi sinyal positif bahwa kebijakan dan koordinasi pengendalian harga mulai memberikan dampak.
“Menjaga inflasi tetap terkendali berarti menjaga daya beli, memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau, sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat bagi masyarakat dan pelaku usaha,” pungkas Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah. (Nov)
