KARIMUN | WARTA RAKYAT — Komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas kembali ditegaskan melalui langkah strategis sektor ketenagakerjaan dan aparatur.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun secara resmi mengirimkan sebanyak 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1.
Program pelatihan berstandar tinggi ini terselenggara berkat kerja sama strategis dengan Pusat Diklat Nasional Pekanbaru, yang telah mengantongi Akreditasi A langsung dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Pendidikan.
Pelatihan intensif dan uji kompetensi ini diselenggarakan selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 28 hingga 30 Juli, bertempat di Hotel Aston Karimun, dan dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole.
Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah memegang peranan krusial sebagai urat nadi pembangunan daerah. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya menjadi tolok ukur utama keberhasilan pelayanan publik.
Melalui langkah proaktif ini, Dinas PUPR Kabupaten Karimun berupaya memastikan bahwa setiap instrumen anggaran negara dapat dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan multiplier effect yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Karimun.
Peningkatan kapasitas aparatur ini tidak hanya berfokus pada penguasaan regulasi teknis semata, tetapi juga pada internalisasi etika moral dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pembukaan Diklat dan Sertifikasi ini mendapat perhatian serius dari jajaran pimpinan tertinggi di Kabupaten Karimun.
Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme bagi para aparatur yang bertugas di garda terdepan pengadaan.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu fungsi paling strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui proses yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berintegritas, kita memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Wabup Rocky berpesan agar seluruh aparatur yang mengikuti program ini dapat memanfaatkan momentum tersebut sebaik-baiknya untuk mendalami regulasi terbaru serta membangun budaya kerja yang bertanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun, Ir Raja Machrizal, menegaskan bahwa pengiriman 20 PNS ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) internal dinas yang dipimpinnya.
“Langkah ini adalah wujud nyata komitmen kami di Dinas PUPR untuk menghadirkan SDM yang unggul, kompeten, dan siap menghadapi dinamika regulasi pengadaan barang dan jasa yang terus berkembang. Kami ingin memastikan seluruh aparatur kami memiliki kompetensi tersertifikasi berstandar LKPP, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karimun senantiasa berada di atas jalur profesionalisme, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum yang ketat,” ungkapnya.
Dengan terselenggaranya Diklat dan Uji Kompetensi Level 1 ini, Pemerintah Kabupaten Karimun optimis kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal percepatan dan ketepatan eksekusi program pembangunan fisik, akan semakin meningkat signifikan.
Pihak penyelenggara dan pimpinan daerah berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian materi, simulasi, hingga diskusi interaktif bersama para narasumber nasional secara sungguh-sungguh.
Bekal ilmu pengetahuan dan sertifikasi resmi yang diperoleh diharapkan mampu bertransformasi menjadi energi positif di tempat kerja, melahirkan para pengada barang dan jasa yang berintegritas tinggi, serta membawa Kabupaten Karimun menuju tata kelola birokrasi yang semakin modern dan terpercaya. (Nov)
