TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Ketidakpastian ekonomi global masih membayangi prospek perekonomian dunia. Konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda, perlambatan aktivitas manufaktur global, serta tekanan inflasi dan volatilitas harga energi terus meningkatkan risiko terhadap perdagangan dan investasi internasional.
Kondisi tersebut tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang turun menjadi 46,9 pada Juni 2026, memasuki fase kontraksi akibat melemahnya permintaan barang manufaktur.
Meski demikian, stabilitas makroekonomi nasional tetap terjaga melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif dalam menjaga daya tahan ekonomi domestik.
Di tengah tantangan tersebut, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tetap menunjukkan kinerja yang kuat. Pada triwulan I 2026, ekonomi Kepri tumbuh 7,04 persen (yoy), melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,61 persen (yoy) dan menjadi yang tertinggi di regional Sumatera serta peringkat kelima nasional.
Pertumbuhan tersebut masih ditopang oleh sektor industri pengolahan yang berkontribusi 42,42 persen terhadap PDRB, sementara dari sisi kelompok pengeluaran, investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap menjadi motor utama penggerak aktivitas ekonomi daerah. Struktur ekonomi berbasis industri dan perdagangan internasional menjadikan Kepri tetap mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah pelemahan ekonomi global.
Dari sisi stabilitas makroekonomi, inflasi Kepulauan Riau pada Juni 2026 meningkat menjadi 4,67 persen (yoy) dengan inflasi bulanan sebesar 0,60 persen (mtm), didorong oleh tekanan harga pangan, angkutan udara, dan emas perhiasan.
Meskipun demikian, kualitas pembangunan manusia tetap terjaga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025 sebesar 80,53, tertinggi di Sumatera, serta tingkat kemiskinan yang relatif rendah sebesar 4,26 persen per September 2025.
Tantangan pemerataan kesejahteraan masih perlu menjadi perhatian, tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,87 persen dan rasio gini sebesar 0,385 yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Pada sektor primer, kesejahteraan petani dan nelayan mulai menunjukkan perbaikan, ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat menjadi 107,82 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105,81, mengindikasikan mulai membaiknya daya beli pelaku sektor primer.
Pada sektor eksternal, perdagangan luar negeri Kepulauan Riau pada Mei 2026 mencatat defisit neraca perdagangan sebesar US$560,92 juta, dengan nilai ekspor mencapai US$2.050,08 juta dan impor sebesar US$2.611,00 juta. Defisit tersebut terutama dipengaruhi meningkatnya impor bahan baku dan barang modal yang dibutuhkan sektor industri pengolahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi industri masih berlangsung kuat sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, penyaluran Kredit Program yang telah mencapai Rp967,23 miliar terus memberikan dukungan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM, sehingga mampu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di tengah meningkatnya tekanan global.
Dari sisi fiskal daerah, APBD Kepulauan Riau hingga akhir Juni 2026 masih mencatatkan surplus meskipun pendapatan dan belanja daerah mengalami kontraksi. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp5,22 triliun, terkontraksi 4,97 persen (yoy) terutama akibat penurunan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp5,04 triliun dengan tumbuh 2,08 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh akselerasi belanja operasi.
Ke depan, percepatan pelaksanaan belanja produktif, khususnya belanja modal pada sektor prioritas seperti konektivitas antarpulau, infrastruktur logistik dan maritim, ketahanan energi, serta pengembangan kawasan industri dan pariwisata menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.
APBN Regional Kepri tetap Solid Menopang Aktivitas Ekonomi Memasuki Semester II 2026
Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepulauan Riau bulan Juli 2026 disampaikan bahwa pelaksanaan APBN hingga 30 Juni 2026 tetap menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan Negara mencapai Rp9,26 triliun atau tumbuh 39,11 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh kinerja Penerimaan Perpajakan yang mencapai Rp6,98 triliun atau tumbuh 29,05 persen (yoy), serta PNBP sebesar Rp2,29 triliun yang meningkat signifikan 82,51 persen (yoy).
Peningkatan penerimaan negara didukung oleh membaiknya kepatuhan perpajakan, pertumbuhan penerimaan pajak perdagangan internasional, serta peningkatan PNBP.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp6,45 triliun atau tumbuh 3,86 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat meningkat 19,91 persen (yoy), terutama didorong percepatan pelaksanaan program pemerintah dan peningkatan Belanja Modal sebesar 53,68 persen (yoy) sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dan investasi pemerintah.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp3,41 triliun, meskipun mengalami kontraksi 7,23 persen (yoy) akibat penurunan pagu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik, dan Dana Desa dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, TKD tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan daerah.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Kepulauan Riau hingga Semester I 2026 kembali menegaskan perannya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan daerah.
Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat melalui optimalisasi penerimaan negara, percepatan belanja yang berkualitas, penguatan konektivitas antarpulau, peningkatan daya saing industri, serta pengembangan ketahanan energi dan diversifikasi sumber energi. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Kepulauan Riau sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan yang semakin inklusif, hijau, dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global.*
