KARIMUN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Karimun di bawah kepemimpinan Bupati Ing Iskandarsyah kini tengah merumuskan langkah taktis dan progresif dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Tidak lagi sekadar mengandalkan pendekatan administratif konvensional, Pemkab Karimun menyiapkan pola intervensi yang lebih personal dan akuntabel.
Bupati Ing Iskandarsyah menekankan bahwa esensi dari jabatan publik adalah pembuktian kinerja melalui capaian nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, birokrasi harus keluar dari zona nyaman dan berhadapan langsung dengan realitas sosial di lapangan.
“Menurut kami, kami harus menunjukkan kinerja, prestasi; itu sebenarnya. Apalagi banyak juga masyarakat yang perlu dibantu,” ujar Ing Iskandarsyah, Minggu (19/7/2026).
Menyadari bahwa penanganan kemiskinan ekstrem memerlukan ketepatan data dan eksekusi yang cepat, Bupati Ing Iskandarsyah menggagas kebijakan kolaboratif yang menuntut tanggung jawab penuh dari para kepala dinas.
Rencananya, setiap kepala dinas akan mengemban mandat khusus untuk menjadi “orang tua asuh” bagi warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
“Mungkin saja ke depan kita bikin pola. Kita kan ada kemiskinan ekstrem. Nah, bisa jadi satu orang, satu kepala dinas untuk mengurusin. Biar cepat kita selesaikan kemiskinan ekstrem itu. Itu salah satu cara mengatasinya,” tegasnya.
Konsep “satu kepala dinas, satu keluarga” ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang panjang.
Dengan adanya penanggung jawab tunggal, setiap hambatan yang dialami warga miskin ekstrem mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipantau secara real-time dan diselesaikan dengan skema pemecahan masalah yang lebih personal.
Langkah ini mencerminkan keinginan Bupati untuk mengubah wajah birokrasi Karimun menjadi lebih gesit dan humanis.
Bagi Ing Iskandarsyah, angka statistik kemiskinan bukanlah sekadar deretan digit, melainkan amanah yang harus dientaskan dengan keterlibatan penuh dari seluruh jajaran perangkat daerah.
Kebijakan ini diprediksi akan menjadi babak baru dalam tata kelola pemerintahan di Karimun, di mana setiap pejabat tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi menjadi ujung tombak dalam memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di akar rumput. (Nov)
