TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengusulkan penambahan 18 titik Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) prioritas kepada Kementrian Kalutan dan Perikanan (KKP) RI.
Usulan disampaikan Gubernur Ansar saat beraudiensi bersama Menteri KKP RI Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Menara Bahari I Lantai 7, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).
“Sebagai bentuk keseriusan, saat ini tiga titik telah selesai dibangun dan satu titik di Kabupaten Natuna sedang dalam proses pembangunan. Kami juga mengusulkan penambahan 18 titik prioritas agar manfaat program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat pesisir dan nelayan,” ujar Ansar.
Sebagaimana diketahui, Provinsi Kepulauan Riau menargetkan 100 koperasi nelayan dapat dibangun di kawasan perairan provinsi ini.
Gubernur Ansar dalam kesempatan ini meminta dukungan KKP RI untuk segera melakukan survei terhadap 82 titik kawasan pesisir di Kepulauan Riau. Survei topografi tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi kebutuhan infrastruktur pendukung di wilayah pesisir.
“Kami berharap survei lapangan ini dapat segera dilaksanakan sehingga berbagai kebutuhan pengembangan kawasan pesisir dapat dipetakan secara komprehensif dan menjadi dasar dalam percepatan pembangunan sektor kelautan di Kepri,” kata Ansar.
Usulan Gubernur Ansar mendapat tanggapan positif. Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyiapkan berbagai data pendukung serta usulan strategis untuk mendukung pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Trenggono menyebut Kepri adalah salah satu daerah memiliki potensi maritim terbesar di Indonesia dan menjadi wilayah prioritas dalam implementasi program Ekonomi Biru yang tengah dijalankan pemerintah pusat.
“Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk mengoptimalkan seluruh potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Trenggono.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor kelautan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan di daerah agar potensi yang dimiliki mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai program strategis nasional.
Hadir membersamai Gubernur Ansar di antaranya Bupati Natuna Cen Sui Lan, Bupati Karimun Iskandarsyah, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Rudi Atmadjianto, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Kepri Dody, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Said Sudrajat, serta Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepri Sentot Faisal. (Jlu)
