TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Ruang Rapat Asisten II kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (22/06/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh pejabat kementerian/lembaga serta pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Dari Pemerintah Kota Tanjungpinang, rakor dihadiri Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Tanjungpinang, Hamerudin, bersama instansi terkait.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah konkret dan terukur dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.
Hamerudin menjelaskan bahwa secara regional, Provinsi Kepulauan Riau pada Minggu Ketiga (M3) Juni 2026 tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 2,47 persen, dengan sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan komoditas protein hewani menjadi penyumbang utama kenaikan.
Bahkan, dua kabupaten di Kepulauan Riau, yakni Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Bintan, masuk dalam 10 besar kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi di Pulau Sumatera.
“Data ini menjadi perhatian bersama, termasuk bagi Kota Tanjungpinang. Namun secara umum, kondisi inflasi di Kota Tanjungpinang masih terkendali dan terus kita pantau secara intensif melalui koordinasi lintas perangkat daerah,” ujar Hamerudin.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang terus mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi melalui pemantauan harga harian, penguatan distribusi bahan pokok, serta pelaksanaan program-program stabilisasi harga guna menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Daya beli masyarakat Kota Tanjungpinang sampai saat ini relatif stabil. Pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, sehingga fluktuasi harga tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hamerudin juga menyoroti peran investasi dalam memperkuat perputaran ekonomi daerah. Ia menyebutkan bahwa masuknya investasi baru, seperti kehadiran jaringan ritel modern Indomaret di Kota Tanjungpinang, turut memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
“Kehadiran Indomaret tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan UMKM lokal. Ini menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan di Kota Tanjungpinang,” jelas Hamerudin.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi, melindungi daya beli masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif demi pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.(er/Dinas Kominfo)
