KARIMUN | WARTA RAKYAT — Pemerintah Kabupaten Karimun secara resmi menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (22/62026).
Penyerahan dilakukan melalui Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Karimun, menandai komitmen kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola ruang fiskal yang berkeadilan di bawah kepemimpinan Bupati Iskandarsyah dan Wakil Bupati Rocky Marciano.
Secara makro, postur laporan keuangan Pemkab Karimun sepanjang tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat sehat dan stabil. Efektivitas penyerapan anggaran mencatatkan tren positif dengan realisasi Belanja Operasi mencapai 92,58% dan Belanja Modal sebesar 88,05%.
Kestabilan ini kian dipertegas dengan pencapaian surplus pada Laporan Operasional yang menyentuh angka Rp38,6 Miliar.
Indikator kesehatan finansial daerah juga tecermin dari posisi likuiditas yang terpantau sangat aman. Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Kas Akhir Tahun bertengger di angka Rp70,6 Miliar.
Selain itu, fundamental ekonomi pemerintah daerah dinilai semakin kokoh.
Hal ini dibuktikan dengan total kekayaan aset Pemkab Karimun yang menguat signifikan hingga menembus angka Rp2,34 triliun.
Hadir mewakili Bupati Karimun, Wakil Bupati Rocky Marciano, memberikan pandangan yang lugas, transparan, sekaligus strategis mengenai dinamika pelaksanaan anggaran tahun 2025.
Ia menggarisbawahi bahwa tahun anggaran lalu merupakan periode transisi yang penuh tantangan politik anggaran.
“Tahun anggaran 2025 ini sejatinya adalah sebuah fase transisi bagi kita semua. Harus kita pahami bersama bahwa sebagian besar pelaksanaan APBD tahun lalu merupakan warisan atau kelanjutan dari program-program pemerintahan yang terdahulu. Ada beberapa program yang terpaksa harus tetap kami jalankan semata-mata karena sudah telanjur disahkan dan mengikat secara hukum,” ungkap Rocky Marciano di hadapan sidang paripurna.
Rocky menekankan bahwa realitas ini menjadi catatan krusial bagi peta jalan kepemimpinan mereka ke depan. Pihaknya mengajak jajaran legislatif untuk melakukan evaluasi mendalam demi sinkronisasi kebijakan anggaran di masa mendatang.
“Kami sangat berharap, melalui Rapat Paripurna ini, teman-teman pimpinan dan anggota dewan di DPRD dapat mengkaji hal tersebut secara mendalam. Ke depannya, kita harus memastikan bahwa program yang lahir benar-benar sejalan dengan visi baru dan membawa kemanfaatan tertinggi bagi masyarakat Karimun,” tambah Rocky.
Menutup penyampaian laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karimun menegaskan kembali komitmennya untuk terus menghadirkan birokrasi yang bersih, adaptif, dan responsif.
Ke depan, sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Karimun akan terus diperkuat.
Target utamanya adalah memastikan APBD tidak sekadar habis terserap secara administratif, melainkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Bumi Berazam. (Nov)
