KARIMUN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Karimun resmi mengambil langkah besar dalam merevolusi sistem birokrasi dan pelayanan publik.
Berpusat di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), agenda Grand Launching MPP Kabupaten Karimun sukses digelar secara integratif dan terhubung langsung via zoom meeting dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kemarin.
Acara krusial yang menandai era baru pelayanan publik di Bumi Berazam ini turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karimun, Denny Wicaksono, yang diwakili secara resmi oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Karimun, Herlambang Adhi Nugroho.
Kehadiran jajaran Korps Adhyaksa ini mempertegas komitmen kuat kejaksaan dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi di daerah.
Peluncuran MPP berbasis digital ini bukan sekadar seremoni belaka, melainkan tonggak sejarah baru dalam memperkuat transformasi pelayanan publik yang selama ini didambakan oleh masyarakat.
Dengan konsep terintegrasi, MPP Karimun hadir membawa tiga pilar utama (Cepat dan Mudah): Pengurusan dokumen kini dipangkas habis dan warga tidak perlu lagi berpindah-pindah lokasi kantor, (Inklusif): Ramah, nyaman, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, (Efektif): Menyatukan berbagai instansi vertikal maupun daerah dalam satu pusat layanan demi efisiensi waktu.
Melalui integrasi ini, masyarakat Karimun kini dimudahkan dalam mengurus berbagai kebutuhan administratif hingga perizinan usaha hanya dalam satu waktu dan satu tempat.
“Ini adalah langkah konkret pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua urusan administrasi dan perizinan kini bisa diselesaikan di satu tempat,” ujar Kajari Karimun, Denny Wicaksono melaluo Kasi Intel, Herlambang Adhi Nugroho
Komitmen Kejari Karimun: Tutup Celah Pungli
Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Karimun menyatakan dukungan penuhnya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karimun.
Kejari berkomitmen penuh untuk ikut serta mewujudkan birokrasi yang efektif dan transparan: Menutup rapat celah praktik pungutan liar (pungli) dan maladministrasi.
Berorientasi Pelayanan: Memastikan masyarakat mendapatkan hak pelayanan terbaik secara adil. Profesional: Menciptakan iklim investasi dan kepengurusan izin yang bersih serta berkepastian hukum.
“Kehadiran MPP ini adalah wujud nyata negara hadir untuk mempermudah urusan rakyat. Kami di Kejaksaan Negeri Karimun siap mendukung penuh agar sistem yang baik ini berjalan konsisten, transparan, dan memberikan manfaat instan bagi seluruh masyarakat Karimun,” tegas Herlambang.
Dengan sinergi yang solid antara Pemkab Karimun, Kementerian PANRB, dan aparat penegak hukum seperti Kejari, Mall Pelayanan Publik ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang bersih, profesional, dan memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. (Nov)
