KARIMUN | WARTA RAKYAT — Pemerintah pusat memperluas pelibatan masyarakat hingga tingkat RT dan RW dalam pendataan calon penerima bantuan sosial (bansos) melalui program Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Langkah ini diharapkan membuka akses bagi warga kurang mampu yang selama ini belum terdata sebagai penerima manfaat.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, turun langsung meninjau pendataan warga di Dusun Buah Rawa, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Sugie Besar, Jumat (9/10/2026).
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mendorong pendataan yang akurat, objektif, dan sesuai kondisi riil masyarakat.
“Kami mengapresiasi pemerintah pusat yang memanfaatkan agen-agen seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT dan RW untuk mendata serta menampung aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Iskandarsyah, perangkat lingkungan memiliki kedekatan langsung dengan warga sehingga lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“RT dan RW tentu mengetahui masyarakat yang setiap hari berinteraksi dengan mereka. Kalau ada warga yang perlu dibantu, mereka bisa mengetahui kondisi tersebut. Ini merupakan terobosan yang baik dan harus terus kita dorong,” katanya.
Namun, Iskandarsyah menegaskan bahwa perluasan pendataan harus diiringi tanggung jawab dan ketelitian.
Data yang disampaikan wajib mencerminkan kondisi sebenarnya agar usulan calon penerima bantuan tidak keliru sasaran.
“Kami mengimbau agen-agen untuk bekerja lebih cermat dan teliti. Kalau kita memberikan data yang benar dan valid, tentunya akan berdampak pada tepatnya sasaran pemerintah dalam memberikan bantuan,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara terbuka kepada petugas apabila membutuhkan bantuan sosial.
“Untuk masyarakat, berikanlah informasi secara benar dan tepat. Jangan malu kalau memang kita susah, sampaikan saja kepada agen-agen Perlinsos,” imbaunya.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun turut memberikan pelayanan jemput bola melalui pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan perekaman biometrik bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik.
Di sisi lain, masyarakat mengingatkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pendataan.
Imah, warga Kecamatan Sugie Besar, berharap program tersebut memprioritaskan warga yang memenuhi kriteria, termasuk lanjut usia dan janda tanpa penghasilan memadai.
Kekhawatiran mengenai potensi keberpihakan dalam pendataan juga disampaikan Narimah.
Ia berharap petugas tidak mengutamakan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, melainkan menilai kondisi ekonomi warga secara objektif.
Program Agen Perlinsos diharapkan memperluas jangkauan perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat yang belum tercatat.
Meski demikian, hasil pendataan tetap harus melalui verifikasi sesuai mekanisme pemerintah pusat.
Keakuratan data, pengawasan, dan transparansi menjadi kunci agar perluasan pendataan benar-benar memberi kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyaluran bantuan sosial. (Nov)
