TANJUNGPINANG | WARTA RAKYAT – Mewakili Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (22/4).
Rombongan dipimpin Ketua Tim Komisi IX, Nihayatul Wafiroh. Kunjungan ini membahas kebijakan sektor kesehatan, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial di wilayah kepulauan dengan kompleksitas geografis tinggi.
Dalam paparannya, Luki Zaiman Prawira menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,94 persen pada tahun 2025, tertinggi di Sumatera.
“Namun demikian, pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan utama akibat kondisi wilayah yang terdiri dari 2.028 pulau,” ujar Luki.
Di sektor kesehatan, Pemprov Kepri terus memperluas program pemeriksaan kesehatan gratis yang telah menjangkau lebih dari 104 ribu warga.
Selain itu, percepatan eliminasi TBC dan penanganan stunting juga terus dilakukan secara berkelanjutan. Pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 6,35 persen. Hal ini didorong melalui program link and match pendidikan vokasi serta pelatihan tenaga kerja, khususnya di sektor galangan kapal.
Sementara di bidang perlindungan sosial, Pemprov Kepri memperkuat subsidi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi lebih dari 31 ribu nelayan dan 9 ribu petani sebagai bentuk perlindungan pekerja rentan.
Luki juga menyoroti sejumlah tantangan strategis, di antaranya tingginya biaya logistik antar-pulau, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta masih adanya pekerja migran non-prosedural di wilayah perbatasan.
Hingga 2025, Gugus Tugas TPPO telah menangani lebih dari 5.800 kasus pekerja migran bermasalah. Dari sisi capaian pembangunan, Kepri mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53, tertinggi di luar Pulau Jawa. Angka kemiskinan juga menurun menjadi 4,26 persen, terendah di Sumatera.
Luki menegaskan perlunya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penguatan anggaran dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Termasuk peningkatan fasilitas kesehatan di pulau-pulau terdepan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengapresiasi capaian pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya pertumbuhan ekonomi yang dinilai di atas rata-rata nasional.
“Provinsi Kepulauan Riau ini istimewa, karena dalam beberapa hal capaian Kepri sangat luar biasa, terutama pertumbuhan ekonominya yang di atas rata-rata,” ujarnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia tetap menjadi tantangan utama.
“Apakah pertumbuhan ekonomi ini sudah dibarengi dengan kualitas SDM? Ini menjadi perhatian bersama Komisi IX,” tegasnya.
Nihayatul menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan implementasi program prioritas nasional di daerah berjalan optimal, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia juga menyoroti kompleksitas wilayah Kepri sebagai daerah kepulauan dengan banyak jalur perlintasan, termasuk jalur tidak resmi yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.
“Provinsi Kepri ini wilayah kepulauan dengan banyak jalur perlintasan, termasuk jalur tikus yang cukup kompleks. Ini menjadi perhatian serius kami,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti peredaran obat dan makanan serta dinamika ketenagakerjaan akibat tingginya mobilitas penduduk.
.
“Pertambahan penduduk di Kepri bukan hanya karena kelahiran, tetapi juga tingginya migrasi dari provinsi lain. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” tambahnya.
Komisi IX juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan lintas sektor, terutama terkait pekerja migran non-prosedural di wilayah perbatasan.
“Kami akan terus memperkuat regulasi dan koordinasi agar perlindungan pekerja dan sistem ketenagakerjaan di daerah berjalan optimal,” pungkasnya. (Ky)
