Panwaslu Bukit Bestari Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Majelis Taklim

106

Tanjungpinang | Wartarakyat.co.id – Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Tanjungpinang agar terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada serentak 2018, Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari gencar melakukan sosialisasi pengawasan partisipastif, khususnya yang bergabung dalam BKMT, Jumat (18/01/2018) .

Kegiatan yang diadakan di Hotel Bintan Plaza tersebut dibuka oleh Prengki Simanjuntak, S. IP dan disuguhi oleh narasumber komisioner Panwaslu Kecamatan.

Adapun tujuan diadakannya sosialisasi, untuk mengajak masyarakat meminimalisir munculnya dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan Pilkada.

Prengki Simanjuntak,  S. IP, mengatakan dengan memberikan pemahaman tentang larangan dan sanksi dalam kampanye, maka masyarakat bisa menilai dan melaporkan setiap pelanggaran yang muncul disaat Paslon maupun tim kampanye melakukan kegiatan kampanye pada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka/dialog, rapat umum, maupun kegiatan lain seperti bazar, perlombaan dan pengobatan gratis.

“Kegiatan sosialisasi yang dihadiri ibu-ibu Majelis Taklim tersebut untuk mengajak masyarakat, agar berperan aktif mencegah terjadinya pelanggaran praktek politik uang dan polisasi sara dalam setiap kegiatan kampanye”. Ujar  Prengki Simanjuntak, alumni Stisipol Raja Haji Tanjungpinang ini.


Adapun aturan dalam kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 tahun 2017 yaitu :
1. Memberitahukan setiap kegiatan kampanye kepada KPU, Panwaslu dan Kepolisian;
2. Tidak melibatkan ASN, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat BUMN/BUMD, Lurah, Kepala Desa dan perangkat desa;
3. Tidak menggunakan fasilitas pemerintah, Tempat ibadah, Gedung pendidkan, anggaran pusat dan anggaran daerah;
4. Ujaran kampanye tidak bersifat provokatif, seperti menghina, memfitnah, menghasut, mengancam untuk melakukan kekerasan;.
5. Menjaga keamanan, ketentraman dan  ketertiban umum;
6. Tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih salah satu Paslon;
7. Tidak merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Paslon
8. Tidak membawa atribut ataupun APK selain atribut paslon yang bersangkutan dalam kampanye

Ia juga menambahkan, kampanye yang dimulai pada 15 Februari – 23 Juni 2018 nanti merupakan tahapan yang panjang dalam pilkada, sehingga diperlukan pengawasan melekat oleh Panwascam.

Dan untuk memaksimalkan pengawasan diperlukan peran aktif masyarakat agar melaporkan setiap kegaiatan paslon yang hadir ditengah-tengah masyarakat.

Dalam tahapan kampanye, komisioner Panwascam akan melakukan pengawasan melekat, serta meminta peran aktif masyarakat Tanjungpinang untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran”. Ujarnya, Minggu (20/1/18) kepada Wartarakyat.co.id

Selain itu, tujuan dilakukannya pengawasan partisipastif sebagai upaya strategi untuk melakukan pencegahan dini atas atas potensi pelanggaran.

Dan melalui pendekatan persuasif  kepada pasangan calon akan  meminimalisir pelanggaran pada pilkada, sehingga tercipta pilkada yang berkualitas dan berintegritas (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.