Agusnawarman Pacu Lompatan Investasi Karimun, Peta Besar Kawasan Dimatangkan di Kemenko Perekonomian

Kepala BP KPBPB Karimun, Drs Agusnawarman, bersama jajaran kementerian dan pemangku kepentingan terkait mengikuti rapat pembahasan persetujuan muatan Rancangan Peraturan Kepala Badan tentang Rencana Rinci Pembangunan (RRP) KPBPB Karimun di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: BP KPBPB Karimun / WARTA RAKYAT

KARIMUN | WARTA RAKYAT – Masa depan investasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Karimun, Provinsi Kepuluan Riau memasuki tahapan strategis.

Badan Pengusahaan (BP) KPBPB Karimun mematangkan Rencana Rinci Pembangunan (RRP) sebagai fondasi penataan kawasan, penguatan kepastian hukum, sekaligus percepatan masuknya investasi.

Bacaan Lainnya

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Persetujuan Muatan Rancangan Peraturan Kepala Badan tentang Rencana Rinci Pembangunan KPBPB Karimun yang digelar Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Kepala BP KPBPB Karimun, Drs Agusnawarman, menegaskan bahwa penyempurnaan RRP merupakan bagian penting dalam menyiapkan arah pembangunan kawasan yang lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan investasi.

Menurutnya, RRP tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan tata ruang, tetapi juga instrumen strategis untuk memberikan kejelasan peruntukan kawasan serta kepastian bagi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan investasinya.

“Rencana Rinci Pembangunan ini menjadi landasan penting untuk memastikan pemanfaatan ruang di kawasan KPBPB Karimun berjalan terarah dan sesuai dengan potensi wilayah. Kita ingin memberikan kepastian kepada investor, sehingga proses perencanaan dan realisasi investasi dapat berjalan lebih efektif,” ujar Agusnawarman, Jumat (20/11).

Ia menjelaskan, salah satu aspek penting dalam penyusunan RRP adalah peta zonasi kawasan yang nantinya ditetapkan melalui Peraturan Kepala (Perka) BP Kawasan.

Peta zonasi tersebut dirancang untuk terhubung langsung dan/atau terintegrasi dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS), sehingga pelaku usaha dapat memperoleh kejelasan mengenai peruntukan ruang dalam proses pengurusan perizinan.

“Integrasi peta zonasi RRP dengan sistem OSS menjadi bagian penting dalam memberikan kemudahan berusaha. Dengan adanya kejelasan tata ruang dan kepastian hukum, investor memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi serta kesesuaian kegiatan usaha yang akan dikembangkan,” tegas Agusnawarman.

Pembahasan RRP tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Karimun, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Secara substansi, RRP merupakan penjabaran lebih detail dan operasional dari Rencana Induk Pengembangan KPBPB Karimun, mencakup pengaturan peruntukan kawasan hingga kebutuhan sarana dan prasarana pendukung.

Melalui penyempurnaan dokumen ini, BP Karimun menargetkan terciptanya tata ruang kawasan yang selaras dengan potensi wilayah, kebutuhan pembangunan, serta arah pengembangan investasi jangka panjang.

“RRP bukan sekadar peta pembangunan. Dokumen ini menjadi salah satu fondasi untuk membangun kepastian berusaha, memperkuat daya saing kawasan, dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang terarah dan berkelanjutan,” pungkas Agusnawarman. (Nov)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses