KARIMUN | WARTA RAKYAT – Kabupaten Karimun mencatatkan langkah lebih awal dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2027.
Dengan nilai sebesar Rp4.574.588 atau naik 7,84 persen, Karimun menjadi kabupaten pertama di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang menetapkan UMK 2027.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas capaian tersebut.
Ia menilai keberhasilan ini merupakan hasil komunikasi, kerja sama, dan komitmen seluruh unsur yang terlibat dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun.
“Selamat untuk Kabupaten Karimun yang menjadi kabupaten pertama di Provinsi Kepulauan Riau dalam penetapan UMK tahun 2027. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga proses penetapan ini berjalan sukses, lancar, dan aman,” ujar Iskandarsyah.
Menurutnya, kesepakatan UMK tidak sekadar berbicara mengenai besaran kenaikan upah, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Ini merupakan hasil musyawarah bersama. Kita ingin kesejahteraan pekerja terus meningkat, tetapi pada saat yang sama iklim investasi dan keberlangsungan usaha di Karimun juga harus tetap terjaga. Karena itu, komunikasi dan kebersamaan menjadi kunci,” tegasnya.
Penetapan UMK Karimun 2027 berlangsung melalui rapat musyawarah Dewan Pengupahan di Hotel Karimun City, Tanjung Balai Karimun, Jumat (20/11/2026), yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah.
Dalam kesepakatan tersebut, UMK Karimun ditetapkan sebesar Rp4.574.588, meningkat Rp332.653 atau 7,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Nilai alfa 0,8 menjadi titik temu setelah sebelumnya serikat pekerja mengusulkan alfa 1, sedangkan unsur pengusaha mengajukan 0,5.
Dinamika perundingan yang sempat berlangsung alot akhirnya diselesaikan melalui musyawarah mufakat.
Kedua belah pihak mempertimbangkan aspek kesejahteraan pekerja, kemampuan perusahaan, serta pentingnya menjaga stabilitas hubungan industrial dan daya tarik investasi daerah.
Pemerintah daerah berharap kesepakatan tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan di Kabupaten Karimun.
Setelah penetapan UMK 2027, Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun akan melanjutkan pembahasan upah minimum sektoral dengan memprioritaskan dua sektor strategis, yakni industri galangan kapal (shipyard) dan pertambangan granit.
Aspirasi kedua sektor tersebut akan disampaikan melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengingat belum adanya keterwakilan langsung dari unsur shipyard dan pertambangan granit dalam Dewan Pengupahan.
Penetapan lebih awal ini menjadi momentum penting bagi Karimun dalam membangun iklim ketenagakerjaan yang kondusif, memperkuat perlindungan pekerja, sekaligus menjaga kepercayaan dunia usaha dan investor. (Nov)






