KARIMUN | WARTA RAKYAT – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun Tahun 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp4.574.588, naik Rp332.653 atau 7,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kesepakatan ini menjadi titik temu antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Kabupaten Karimun.
Penetapan tersebut diputuskan melalui musyawarah Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun yang berlangsung di Hotel Karimun City, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Jumat (20/11/2026).
Rapat dihadiri unsur serikat pekerja, pengusaha, serta pemerintah daerah.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah berkontribusi sehingga pembahasan dan penetapan UMK 2027 berjalan lancar, aman, serta menghasilkan kesepakatan bersama.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penetapan UMK tahun 2027. Kita patut mengapresiasi karena seluruh tahapan dapat diselesaikan dengan baik, sukses, dan aman,” ujarnya.
Menurut Iskandarsyah, penetapan upah minimum harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan perusahaan di Karimun.
“Yang kita harapkan adalah keseimbangan. Hak dan kesejahteraan pekerja harus diperhatikan, tetapi kemampuan dunia usaha juga perlu dijaga. Dengan komunikasi dan musyawarah yang baik, kita bisa menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi semua pihak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun, Ruffindy Alamsjah, menjelaskan bahwa angka UMK 2027 sebesar Rp4.574.588 disepakati dengan menggunakan nilai alfa 0,8.
Ia mengungkapkan, proses pembahasan sempat diwarnai perbedaan usulan. Unsur serikat pekerja mengajukan nilai alfa 1, sedangkan pihak pengusaha mengusulkan 0,5.
Setelah melalui diskusi dan pertimbangan bersama, kedua pihak akhirnya mencapai titik temu pada angka 0,8.
“Memang terdapat dinamika dalam pembahasan. Namun, kami mengedepankan musyawarah dan tidak membangun pola pikir menang atau kalah. Yang terpenting adalah bagaimana kesejahteraan pekerja tetap meningkat tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan usahanya,” jelas Ruffindy.
Ia menambahkan, kesepakatan tersebut juga mempertimbangkan pentingnya menjaga kondusivitas Kabupaten Karimun sebagai salah satu daerah tujuan investasi.
Hubungan industrial yang harmonis dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian usaha dan membuka peluang kerja.
Terkait ketentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Ruffindy menjelaskan bahwa data yang dirilis kementerian saat ini masih bersumber dari Susenas dan bersifat sementara pada tingkat provinsi.
Sementara data KHL tingkat kabupaten direncanakan dirilis pada 2027 dengan cakupan kebutuhan satu keluarga.
Dalam ketentuan yang berlaku, perusahaan yang belum mampu memenuhi pembayaran UMK dapat menempuh mekanisme pengecualian melalui permohonan kepada gubernur dengan melampirkan hasil audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun pengaturan upah pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri kecil menengah mengikuti ketentuan khusus yang berlaku.
Usai menyepakati UMK 2027, Dewan Pengupahan Kabupaten Karimun akan melanjutkan pembahasan upah minimum sektoral untuk dua sektor prioritas, yakni industri galangan kapal (shipyard) dan pertambangan granit.
Ruffindy menyebutkan, aspirasi kedua sektor tersebut akan disampaikan melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengingat belum terdapat keterwakilan langsung dari unsur shipyard dan pertambangan granit di dalam Dewan Pengupahan.
“Untuk upah minimum sektoral, pembahasannya akan dilanjutkan pada agenda berikutnya. Kita ingin seluruh sektor mendapatkan ruang pembahasan yang proporsional, dengan tetap memperhatikan karakteristik usaha dan kemampuan masing-masing sektor,” pungkasnya.
Penetapan UMK Karimun 2027 ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperkuat hubungan industrial yang sehat serta menjaga kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kabupaten Karimun. (Nov)






