Dugaan Penyelewengan Rp90,3 Juta di Dapur SPPG Karimun, April Desak Polisi Segera Ungkap Perkembangan Kasus

Kepala SPPG Tebing Pamak 2 Yayasan Bersama Nusa Persada, April Cahahayani Tuhuteru, menunjukkan dokumen laporan terkait dugaan penyelewengan anggaran operasional senilai Rp90.379.100 yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. (Foto: NOV/WARTA RAKYAT)

KARIMUN | WARTA RAKYAT – Dugaan penyelewengan anggaran operasional senilai Rp90.379.100 di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tebing Pamak 2, Kabupaten Karimun, menjadi sorotan.

Seorang mantan akuntan internal berinisial KDF dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan manipulasi nota dan penyalahgunaan anggaran operasional.

Bacaan Lainnya

Kepala SPPG Tebing Pamak 2 Yayasan Bersama Nusa Persada, April Cahahayani Tuhuteru, mengatakan laporan resmi telah disampaikan kepada kepolisian pada 13 Februari 2026.

Namun, hingga kini pihaknya mengaku belum memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

April menjelaskan, pihaknya telah dua kali memenuhi panggilan kepolisian, masing-masing pada 27 Februari 2026 untuk memberikan keterangan kronologi kejadian dan 7 Mei 2026 guna menyerahkan rekapitulasi bukti pendukung.

“Namun, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terbaru terkait kelanjutan kasus ini. Apakah pihak yang diduga terlibat sudah dipanggil atau bagaimana prosesnya, kami juga belum mengetahui,” ungkap April kepada wartawan, Sabtu (21/11).

Ia berharap kepolisian segera memberikan perhatian dan menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional agar perkara ini memperoleh kejelasan hukum.

“Saya berharap pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan kami. Nilai kerugian yang ditemukan mencapai Rp90.379.100. Ini bukan angka yang kecil dan sangat merugikan operasional dapur,” tegasnya.

Menurut April, dugaan penyimpangan tersebut berlangsung sejak dapur mulai beroperasi pada 19 Agustus 2025 hingga KDF mengundurkan diri pada 30 November 2025.

Dari hasil penelusuran internal, sejumlah pos pengeluaran diduga bermasalah, mulai dari pembelian token listrik, gas hingga bahan bakar minyak (BBM).

Ketidaksesuaian ditemukan melalui pencocokan nota, kuitansi, dan data transaksi dengan realisasi pembelian.

Persoalan ini juga telah dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) melalui laporan khusus pada awal Desember 2025.

Pihak SPPG turut menerima kunjungan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pendataan peralatan serta penelusuran kronologi kejadian.

April menegaskan, pihaknya menginginkan persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ia juga meminta pihak yang diduga terlibat bersikap kooperatif dan bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami berharap pihak yang bersangkutan dapat kooperatif dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami hanya ingin persoalan ini dituntaskan dan ada kepastian hukum,” tutupnya. (Nov)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses