KARIMUN | WARTA RAKYAT – Perjuangan Pemerintah Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menghadirkan perlindungan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan perbatasan memasuki babak penting.
Kedua pemerintah daerah tersebut resmi menerima rekomendasi kebijakan perlindungan PMI melalui skema Special Border Treatment (SBT), sebagai langkah strategis untuk mengakomodasi karakteristik mobilitas dan kebutuhan kerja masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia.
Rekomendasi itu diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko, Prof. Dr. Otto Hasibuan, dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menegaskan bahwa Karimun dan Kepulauan Meranti memiliki kepentingan yang sama dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat perbatasan.
“Karimun dan Meranti terus berjuang untuk kepentingan masyarakatnya. Kita ingin masyarakat yang memiliki hubungan historis, sosial, dan ekonomi dengan Malaysia mendapatkan kemudahan akses pekerjaan, tetapi tetap dalam koridor hukum, aman, dan mendapatkan perlindungan negara,” tegas Iskandarsyah.
Menurutnya, karakteristik masyarakat perbatasan membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif. Mekanisme penempatan PMI yang selama ini berlaku perlu mempertimbangkan pola pekerjaan sementara, musiman, hingga berbasis proyek yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Kehadiran skema SBT diharapkan menjadi solusi kebijakan yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kepastian hukum, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap PMI dari berbagai potensi tindak kejahatan lintas negara.
Dalam forum tersebut, Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya sinkronisasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Setiap rekomendasi harus didasarkan pada persoalan konkret di lapangan, kajian hukum yang memadai, serta langkah implementasi yang jelas.
Hasil analisis bersama sejumlah kementerian dan lembaga mengidentifikasi praktik passing, yakni aktivitas bekerja di Malaysia tanpa izin kerja meskipun menggunakan dokumen perjalanan yang sah.
Kondisi ini berpotensi mendorong munculnya PMI nonprosedural serta meningkatkan risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Dari 50 kementerian dan lembaga yang hadir, hanya tiga gubernur dan dua kepala daerah kabupaten yang diundang, termasuk Bupati Karimun dan Bupati Kepulauan Meranti.
Rekomendasi SBT ini menjadi momentum penting bagi kedua daerah untuk mendorong lahirnya kebijakan perbatasan yang lebih responsif, berkeadilan, dan memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat.
Bagi Karimun dan Meranti, perjuangan ini bukan sekadar menghadirkan kemudahan bekerja ke luar negeri, melainkan memastikan masyarakat perbatasan memperoleh hak, keamanan, dan perlindungan negara. (Nov)






