RDP Bahas Blackout Listrik DPRD Karimun Ikut Padam, Ady Hermawan Desak PLN Berbenah

Suasana RDP DPRD Kabupaten Karimun bersama PT PLN di Ruang Banmus DPRD Karimun, Selasa (17/11/2026). Ironisnya, pembahasan terkait persoalan blackout dan keandalan pasokan listrik tersebut berlangsung dalam kondisi ruangan gelap akibat listrik padam. (FOTO: IST/WARTA RAKYAT)

KARIMUN | WARTA RAKYAT – Ironi mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Karimun bersama PT PLN.

Di tengah pembahasan persoalan daya mampu listrik dan perkembangan kompensasi atas blackout di Tanjung Balai Karimun, listrik justru kembali padam hingga rapat terpaksa dihentikan.

Bacaan Lainnya

RDP yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Karimun, Selasa (17/11/2026), dipimpin Wakil Ketua II DPRD Karimun, Ady Hermawan.

Turut hadir anggota DPRD Karimun, Eri Januarddin dan Wiyono. Dari pihak PLN hadir Asisten Manajer Perencanaan UP3 Tanjungpinang, Rio, Manager ULP Karimun, Suheri, Manager PLTD, Rio Cahyadi, Manager PLTU, Riki Adityawarman, serta Kabid ESDM Diskop-ESDM, Vandarones Purba.

Pemadaman yang terjadi saat RDP berlangsung menjadi gambaran nyata persoalan keandalan pasokan listrik yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Agenda pembahasan pun langsung ditutup setelah listrik padam.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD menyoroti persoalan pemadaman yang berulang, sekaligus meminta PLN memastikan peningkatan kapasitas daya benar-benar berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Meski PLN mengakui telah melakukan sejumlah upaya penambahan daya, pertumbuhan jumlah pelanggan yang terus meningkat turut menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik.

Wakil Ketua II DPRD Karimun, Ady Hermawan, menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

DPRD menginginkan persoalan pemadaman bergilir tidak terus berulang dan menjadi beban bagi aktivitas rumah tangga maupun dunia usaha.

“Kami ingin ada solusi konkret, bukan sekadar penjelasan. Masyarakat sudah terlalu sering menghadapi pemadaman listrik. Karena itu, PLN harus memastikan keandalan pasokan dan mengantisipasi setiap potensi gangguan agar pemadaman bergilir tidak terus terjadi,” tegas Ady Hermawan.

Salah satu solusi strategis yang menjadi perhatian dalam RDP adalah pengaturan skala prioritas pelayanan. DPRD mendorong agar kebutuhan pelanggan umum menjadi prioritas sebelum alokasi daya untuk sektor hotel dan swalayan.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya pengaturan jadwal pemeliharaan pembangkit. Perbaikan maupun pemeliharaan PLTD diharapkan dapat dilakukan lebih awal sebagai langkah antisipasi ketika PLTU menjalani pemeliharaan, sehingga potensi defisit daya dapat diminimalkan dan pemadaman bergilir bisa dihindari.

Sementara itu, Manager ULP Karimun, Suheri, menjelaskan bahwa pemadaman yang terjadi bukan disebabkan defisit daya, melainkan gangguan darurat (emergency).

Proses penormalan pasokan listrik, menurutnya, dilakukan secara bertahap hingga kondisi jaringan kembali normal.

RDP tersebut kembali menegaskan bahwa persoalan kelistrikan Karimun tidak cukup diselesaikan melalui penambahan kapasitas pembangkit semata.

Keandalan jaringan, kesiapan pembangkit, kecepatan penanganan gangguan, serta transparansi informasi kepada pelanggan menjadi pekerjaan penting yang harus dituntaskan PLN. (Nov)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses