KARIMUN | WARTA RAKYAT – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal percepatan berbagai program strategis nasional agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terpencil.
Penegasan tersebut disampaikan Ansar Ahmad saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karimun Sungai Lakam Timur 3, di Jalan Pelipit, Kompleks Ruko Kamboja Nomor 24, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Selasa (17/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ansar didampingi Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Ansar mengatakan, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh program Asta Cita dan proyek pembangunan prioritas berjalan optimal, mulai dari Kampung Nelayan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), layanan kesehatan gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga revitalisasi rumah sakit dan puskesmas.
Menurutnya, berbagai program tersebut bukan sekadar agenda pembangunan, tetapi memiliki dampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan produk lokal.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah percepatan operasional SPPG yang telah dibangun, tetapi belum dapat beroperasi.
Ansar menegaskan, pemerintah daerah akan melakukan inventarisasi dan koordinasi intensif bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengidentifikasi fasilitas yang siap dioperasikan, termasuk memastikan kelengkapan persyaratan fisik bangunan dan dokumen administrasi, seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Kita ingin seluruh fasilitas yang sudah dibangun dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan inventarisasi dan koordinasi agar berbagai kendala yang menghambat operasional SPPG bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Ansar menilai percepatan tersebut penting, terutama agar masyarakat di pulau-pulau terpencil tidak tertinggal dalam memperoleh manfaat program pemenuhan gizi nasional.
Pemerintah daerah juga terus mematangkan koordinasi dengan BGN, mengingat proses evaluasi dan pemenuhan persyaratan operasional harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan.
Ansar menegaskan, pemerintah tidak ingin program strategis yang telah dirancang dan dibangun hanya berhenti pada tahap penyediaan fasilitas. Seluruhnya harus dikawal hingga benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat nyata.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci. Kita ingin program-program kerakyatan ini berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan pembangunan berjalan merata, termasuk menjangkau masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar. (Nov)






