KARIMUN | WARTA RAKYAT – Kepastian kompensasi bagi pelanggan terdampak blackout di Tanjung Balai Karimun masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Karimun.
Wakil Ketua II DPRD Karimun, Ady Hermawan, mendesak agar proses penyelesaian kompensasi tidak berlarut-larut dan segera memberikan kejelasan kepada masyarakat.
Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN yang digelar di Ruang Banmus DPRD Karimun, Selasa (17/11/2026).
Rapat membahas daya mampu PLN ULP Tanjung Balai Karimun sekaligus perkembangan kompensasi atas insiden blackout yang sebelumnya melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Ady Hermawan menegaskan, hasil pertemuan dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) yang dijadwalkan pada 20 November 2026 harus segera ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pemerintah daerah serta DPRD.
“Kami berharap hasil rapat bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 20 November mendatang dapat segera dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah daerah serta DPRD. Jangan sampai masyarakat yang sudah dirugikan akibat pemadaman listrik justru harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kepastian,” tegasnya.
Persoalan ini berkaitan dengan blackout yang terjadi pada 22 Juli 2026. Saat itu, pemadaman listrik melumpuhkan aktivitas masyarakat di Tanjung Balai Karimun dan baru kembali normal setelah sekitar enam jam.
Insiden tersebut memicu keluhan pelanggan sekaligus tuntutan agar PLN memberikan kompensasi dan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap keandalan pasokan listrik.
Dalam RDP tersebut, Asisten Manajer Perencanaan UP3 Tanjungpinang, Rio, menjelaskan bahwa proses administrasi pengajuan kompensasi telah dilakukan secara berjenjang.
PLN melalui ULP Karimun telah mendata pelanggan terdampak, termasuk rincian durasi pemadaman.
Data tersebut kemudian diverifikasi oleh UP3 sebelum diteruskan ke PLN Pusat.
Saat ini, pengajuan kompensasi masih dalam proses di tingkat pusat untuk disesuaikan dengan regulasi dan ketentuan peraturan menteri yang berlaku.
Terkait mekanisme pemberian kompensasi, Rio menjelaskan pelanggan pascabayar akan memperoleh potongan atau pengurangan tagihan listrik.
Sementara pelanggan prabayar akan mendapatkan tambahan token listrik secara otomatis pada pembelian berikutnya.
RDP tersebut turut dihadiri anggota DPRD Karimun, Eri Januarddin dan Wiyono. Dari pihak PLN hadir Manager ULP Karimun Suheri, Manager PLTD Rio Cahyadi, Manager PLTU Riki Adityawarman, serta Kabid ESDM Diskop-ESDM Vandarones Purba.
DPRD Karimun berharap hasil koordinasi dengan DJK pada 20 November mendatang mampu menghasilkan kejelasan konkret, baik mengenai mekanisme maupun waktu penyaluran kompensasi.
Bagi pelanggan yang terdampak, kepastian bukan sekadar janji administratif.
Mereka menunggu hak yang harus dituntaskan sekaligus jaminan agar blackout serupa tidak kembali melumpuhkan aktivitas masyarakat Karimun. (Nov)






