KARIMUN | WARTA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menabuh genderang dimulainya Sensus Ekonomi 2026.
Melalui momentum krusial ini, Bupati Karimun, Iskandarsyah, menegaskan bahwa data yang akurat dan presisi akan menjadi fondasi utama (peta jalan) dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Bumi Berazam.
Pencanangan agenda besar skala nasional ini ditandai secara simbolis lewat pemasangan rompi petugas sensus oleh Bupati Iskandarsyah di halaman rumah dinas Bupati Karimun, Senin (15/6/2026). Turut hadir juga Wakil Bupati Karimun Rocky M Bawole, Forkopimda dan Pimpinan OPD.
“Data ekonomi yang presisi bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen vital dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Kebijakan pembangunan daerah harus bersandar pada basis data yang valid agar target yang dirancang efektif dan tepat sasaran,” tegas Bupati Iskandarsyah.
Bupati Iskandarsyah mengetuk pintu kesadaran seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk menyambut petugas sensus dengan tangan terbuka.
“Partisipasi aktif dan informasi jujur dari masyarakat adalah kontribusi nyata dalam membangun kekuatan ekonomi daerah, yang ujungnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Karimun,” imbaunya.
Hasil dari Sensus Ekonomi 2026 ini nantinya akan digunakan secara taktis oleh Pemkab Karimun untuk menjawab dua tantangan besar, yakni perluasan lapangan kerja, mengidentifikasi potensi pertumbuhan sektor UMKM yang terintegrasi dengan sektor pariwisata.
Pemetaan kebijakan yang tepat guna mempermudah proses investasi serta penyederhanaan izin bagi para pelaku usaha.
Kepala BPS Kabupaten Karimun, Lulus Haryono, mengungkapkan bahwa pergerakan besar ini didukung oleh kesiapan penuh di lapangan dengan mengerahkan sebanyak 207 petugas di 14 kecamatan.
“Target pendataan, menyisir sekitar 90.000 kepala keluarga dan 20.000 pelaku usaha (dari skala mikro, menengah, hingga perusahaan besar),” ungkapnya.
BPS memberikan garansi penuh terkait keamanan informasi berkolaborasi dengan BRIN. Data responden dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang, murni untuk keperluan statistik pembangunan, dan tidak ada kaitannya dengan urusan perpajakan.
Untuk kenyamanan warga, petugas menerapkan metode janji temu yang fleksibel, termasuk kunjungan sore atau malam hari agar tidak mengganggu aktivitas kerja dan operasional usaha.
Narasi: Nov
Foto: Diskominfo Karimun
